MEGAPOLITIK.COM - Isu demokrasi lokal kembali menjadi sorotan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-10 yang digelar di Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Rabu, 22 Oktober 2025

Kegiatan yang diinisiasi oleh anggota DPRD Kaltim, Didik Agung Eko Wahono ini mengangkat tema “Pemilukada Langsung: Masalah dan Tantangannya”, menghadirkan diskusi kritis tentang arah demokrasi lokal menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2029.

Dalam diskusi tersebut, hadir dua narasumber utama yakni Benny Sianturi dan Picked Nur Ikan Reviono, dengan Wulandari bertindak sebagai moderator.

Para pembicara menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam pelaksanaan pemilukada langsung, mulai dari politik uang, lemahnya partisipasi publik, hingga tantangan etika politik di tingkat lokal.

Politik Uang dan Kualitas Kepemimpinan

Dalam paparannya, Beny Sianturi menilai bahwa praktik politik uang masih menjadi ancaman terbesar bagi kualitas demokrasi di daerah.

Ia menegaskan, “Selama masyarakat masih memandang pemilu sebagai ajang transaksi, maka sulit bagi kita untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas.”

Menurutnya, perlu ada edukasi politik yang berkelanjutan agar warga memahami makna partisipasi dalam memilih pemimpin bukan sekadar soal uang, tetapi soal masa depan daerah.

Beny juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Banyak kasus dugaan politik uang, katanya, berhenti di tengah jalan karena tidak cukup bukti atau tekanan politik lokal yang kuat.

“Institusi pengawas harus diperkuat dan diberi kewenangan lebih besar agar bisa menindak tegas pelanggaran di lapangan,” tambahnya.

Tantangan Partisipasi dan Kesiapan Daerah

Sementara itu, Picked menekankan pentingnya memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat desa dan kecamatan untuk mendukung pelaksanaan pemilukada yang transparan. Ia menilai bahwa demokrasi langsung di daerah membutuhkan kesiapan yang matang, tidak hanya dari sisi penyelenggara, tapi juga masyarakat.

“Partisipasi bukan hanya datang ke TPS, tapi juga berani mengawasi, mengkritik, dan memberi masukan. Demokrasi harus hidup di akar rumput,” ujar Picked.

Moderator Wulandari menambahkan bahwa tantangan pemilukada langsung di era digital saat ini juga meluas pada isu disinformasi dan ujaran kebencian.

Ia menilai perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan komunitas sipil dalam membangun literasi digital politik di masyarakat.

Dorongan untuk Demokrasi yang Lebih Substantif

Dalam penutupnya, Didik Agung Eko Wahono menegaskan bahwa kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah bukan hanya forum diskusi, tetapi ruang refleksi bersama untuk mengembalikan semangat demokrasi ke akar nilai rakyat.

“Demokrasi tidak cukup hanya diselenggarakan, tapi harus diperjuangkan,” tegasnya.

Ia berharap, kegiatan serupa dapat terus digelar di berbagai wilayah Kutai Kartanegara untuk membangun kesadaran politik yang sehat dan partisipatif. (adv)