MEGAPOLITIK.COM - Kalangan eksekutif dan legislatif di Kalimantan Timur (Kaltim) mengemukakan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Subandi, anggota DPRD Kaltim, menyampaikan di legislatif bahwa perlindungan hak-hak masyarakat adat harus mencakup berbagai aspek.

“Jadi bukan hanya soal keharusan, tetapi tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah. Mereka adalah bagian dari sejarah dan identitas kita yang tidak bisa diabaikan,” ucap Subandi, Minggu (10/11/2024).

Subandi menyoroti bahwa masyarakat adat di Kalimantan Timur telah berperan penting dalam menjaga kelestarian alam dan budaya, serta menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan IKN melalui perlindungan hutan dan sungai.

Oleh karena itu, peran mereka seharusnya mendapatkan apresiasi yang layak.

“Pemerintah harus memandang masyarakat adat sebagai mitra. Mereka adalah pengawal kearifan lokal yang memiliki pemahaman mendalam terhadap alam Kalimantan. Hak-hak mereka harus dijamin, terutama dalam hal pengelolaan lahan dan sumber daya alam di tanah leluhur mereka,” terang Subandi.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kaltim terus berupaya untuk mempercepat proses pengakuan dan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Sebagai bagian dari langkah ini, PJ Gubernur Kaltim mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400.10.3.1/3169/DPM-PD yang mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan MHA, sekaligus meminta dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten/kota untuk pelaksanaannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempertahankan budaya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

“Masyarakat adat adalah penjaga tradisi dan budaya yang memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan dan pembangunan daerah,” jelasnya. (adv)