Sabtu, 21 November 2026
Advertorial DPRD Samarinda

Perbaikan Sekolah Samarinda Terkendala Anggaran, DPRD Samarinda Siapkan Skema Pendanaan

Jumat, 21 Agustus 2026 - 16:47

DPRD - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti/ Foto: IST

MEGAPOLITIK.COM - Keterbatasan ruang fiskal membuat Pemerintah Kota Samarinda harus memilah kembali kebutuhan perbaikan sarana pendidikan. 

DPRD Samarinda menyebut penanganan fasilitas sekolah tidak dapat dilakukan sekaligus sehingga tingkat urgensi menjadi pertimbangan utama dalam menentukan program.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menjelaskan bahwa kebutuhan pembenahan sekolah masih ditemukan di sejumlah kecamatan. 

Berbagai masukan tersebut dihimpun melalui beberapa jalur, baik dari DPRD maupun hasil perencanaan pembangunan daerah.

Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta temuan anggota dewan ketika turun langsung ke sekolah menjadi sumber pengusulan perbaikan fasilitas pendidikan.

“Kalau kita ke lapangan, itu dari setiap kecamatan biasanya ada SD, ada SMP yang sudah betul-betul perlu,” katanya.

Banyaknya sekolah yang membutuhkan perbaikan harus dihadapkan dengan kapasitas anggaran daerah. 

Puji mengatakan penyesuaian anggaran membuat pemerintah perlu menentukan kembali program mana yang harus didahulukan.

“Kalau anggarannya kemarin misalnya Rp50 miliar, karena ada efisiensi, tentunya kita pilih lagi yang prioritas yang mana,” jelas Puji.

Kondisi tersebut membuat setiap usulan tidak otomatis dapat direalisasikan pada tahun yang sama. 

Kebutuhan sekolah tetap dicatat, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia.

Sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan dapat berasal dari lebih dari satu jalur. 

Selain menggunakan APBD Kota Samarinda, pemerintah juga dapat mengajukan dukungan melalui bantuan keuangan (Bankeu) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat.

“Ini nanti kita usulkan semua, tinggal bagaimana sebenarnya kemampuan keuangan daerah. Bisa melalui APBD, atau bisa melalui Bankeu, atau bisa melalui DAK Fisik,” ungkapnya.

Menurut Puji, pemanfaatan berbagai skema pendanaan tersebut dapat membantu pemerintah tetap menjalankan program perbaikan sekolah ketika kemampuan APBD terbatas.

Salah satu sekolah yang telah tercantum dalam rencana penanganan ialah SMP Negeri 24 Samarinda. 

Program tersebut masuk dalam perencanaan 2026, tetapi realisasi pekerjaan masih menunggu ketersediaan anggaran serta tahapan pengadaan.

“24 itu sebenarnya diprogram 2026. Keuangannya itu sekarang yang belum. Bukan efisiensi, tetap itu prioritas,” ucapnya.

Ia memastikan sekolah tersebut telah mendapatkan sinyal untuk ditangani. Namun, pekerjaan fisik belum berjalan lantaran proses lelang belum dilakukan.

“Sudah dapat tanda positif kalau itu, tapi enggak tahu kapan dikerjakan, belum dilelang,” jelas Puji.

Dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui DAK fisik pada 2026 juga diarahkan untuk kebutuhan sarana pendidikan. Sasaran program tersebut mencakup jenjang SD dan SMP hingga TK dan PAUD.

Skema pendanaan yang beragam dinilai dapat menjaga keberlanjutan program perbaikan fasilitas sekolah di tengah keterbatasan anggaran daerah. 

Pemerintah tidak harus bergantung pada satu sumber pembiayaan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan.

DPRD Samarinda juga akan terus menghimpun usulan dari sekolah dan wilayah yang membutuhkan penanganan. 

Setiap kebutuhan selanjutnya akan dipetakan berdasarkan kondisi lapangan, tingkat urgensi, serta kemampuan anggaran.

Melalui mekanisme tersebut, sekolah dengan kondisi paling membutuhkan diharapkan dapat memperoleh penanganan lebih cepat. 

Sementara kebutuhan lainnya tetap dicatat untuk direalisasikan secara bertahap sesuai ketersediaan pembiayaan. (adv)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink