MEGAPOLITIK.COM - Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kembali jadi sorotan setelah pemerintah dan mitra Tiongkok menyepakati restrukturisasi pinjaman senilai Rp 116 triliun. 

Angka itu bukan hanya mencerminkan tingginya biaya pembangunan infrastruktur transportasi modern, tapi juga menggambarkan besarnya tanggungan yang harus dikelola Indonesia dalam jangka panjang. 

Nilai utang whoosh tersebut bahkan setara atau lebih besar dari gabungan belanja daerah beberapa provinsi di Indonesia.

Pemerintah memastikan proyek ini tetap berlanjut dengan skema pembayaran yang diperpanjang menjadi 60 tahun, termasuk masa tenggang selama satu dekade sebelum cicilan pokok dimulai. 

Namun di tengah upaya menjaga keberlanjutan proyek whoosh, muncul pertanyaan baru, seberapa besar sebenarnya nilai Rp 116 triliun itu bila dibandingkan dengan APBD provinsi di Indonesia?

Simak perbandingan utang Whoosh dengan APBD di beberapa provinsi di Indonesia, kira-kira berapa kali lipat?

Rincian Utang Whoosh Rp 116 Triliun

Total pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) diperkirakan mencapai sekitar Rp 116 triliun, yang sebagian besar bersumber dari pinjaman luar negeri melalui China Development Bank (CDB). 

Suku bunga pinjaman ini dikabarkan berada di kisaran 3,4 % per tahun, dan beban bunga tahunan proyek disebut-sebut mencapai hampir Rp 2 triliun. 

Pemerintah juga menegaskan bahwa utang proyek Whoosh ini tidak akan dibebankan ke APBN, melainkan akan diselesaikan melalui skema pembiayaan terpisah di luar anggaran negara.

Membandingkan Utang Whoosh dengan APBD 10 Provinsi di Indonesia 2025

Bila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, skala utang proyek ini menunjukkan jurang yang lebar. 

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, sebagian besar provinsi memiliki belanja di bawah Rp 20 triliun, bahkan beberapa di bawah Rp 10 triliun.

Berikut perbandingan antara utang Whoosh dan APBD dari 10 provinsi di Indonesia:

1. DKI Jakarta memiliki APBD 2025 sebesar Rp82,66 triliun dengan rasio utang Whoosh terhadap APBD sebesar 1,40 kali.

2. Jawa Barat mencatat APBD 2025 senilai Rp31,08 triliun dan rasio utangnya 3,73 kali.

3. Kalimantan Timur memiliki APBD 2025 sebesar Rp20,95 triliun dengan rasio 5,54 kali.

4. Kalimantan Selatan mencatat APBD 2025 sebesar Rp13,41 triliun dengan rasio 8,65 kali.

5. Sumatera Utara memiliki APBD 2025 senilai Rp13,30 triliun dan rasio utang sebesar 8,72 kali.

6. Sulawesi Selatan mencatat APBD 2025 sebesar Rp9,61 triliun dengan rasio 12,07 kali.

7. Bali memiliki APBD 2025 senilai Rp6,83 triliun dengan rasio utang 16,99 kali.

8. DI Yogyakarta mencatat APBD 2025 sebesar Rp5,24 triliun dengan rasio 22,15 kali.

9. Maluku Utara memiliki APBD 2025 senilai Rp3,41 triliun dengan rasio 33,97 kali.

10. Papua mencatat APBD 2025 sebesar Rp2,61 triliun dengan rasio utang terhadap APBD sebesar 44,43 kali.

Ketimpangan Skala Utang dan Kapasitas Daerah

Dari data itu terlihat betapa besar skala pembiayaan proyek nasional dibanding kemampuan fiskal daerah. 

Utang proyek Whoosh memang “hanya” 1,4 kali lebih besar dari APBD DKI Jakarta, tapi nilainya bisa mencapai 40 kali lipat APBD Papua atau 22 kali APBD Yogyakarta.

Jika seluruh 10 provinsi dalam tabel dijumlahkan, total APBD-nya sekitar Rp 189 triliun hanya sedikit lebih besar dari total utang proyek Whoosh. 

Artinya, satu proyek infrastruktur saja sudah setara dengan hampir seluruh belanja publik dari sepuluh provinsi besar dan menengah di Indonesia.

Kesimpulan

Meski pembiayaan dilakukan lewat skema BUMN dan pinjaman luar negeri, perbandingan ini menunjukkan skala utang yang tidak kecil dalam konteks ekonomi nasional. 

Pemerintah berharap tenor 60 tahun dapat membuat cicilan tahunan lebih ringan, namun publik menilai penting untuk terus memantau transparansi pembayaran dan kontribusi ekonominya.

Dengan menempatkan nilai Rp 116 triliun ini dalam konteks perbandingan utang whoosh dengan APBD, masyarakat bisa lebih mudah memahami betapa besar proyek strategis ini dan seberapa lama dampak fiskalnya akan terasa. (daf)