MEGAPOLITIK.COM -  Presiden Prabowo Subianto merespons positif gagasan Partai Golkar yang mengusulkan agar pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Menurutnya, mekanisme pemilihan melalui Parlemen—baik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota—dapat menjadi langkah strategis untuk menekan biaya politik yang selama ini dianggap terlalu tinggi.

Berbicara di acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12), Prabowo menekankan bahwa Indonesia perlu menemukan model demokrasi yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

“Demokrasi kita harus kita cari jalan sendiri. Apa yang disampaikan Golkar harus dipertimbangkan dengan baik,” ujar Prabowo.

Biaya Politik Dinilai Jadi Sumber Korupsi

Prabowo menegaskan bahwa mahalnya ongkos politik menjadi salah satu akar korupsi di Indonesia.

Ia mendorong seluruh kekuatan politik untuk mencari format demokrasi yang tetap kompetitif tetapi tidak memboroskan uang rakyat maupun para calon pemimpin.

“Politik mahal itu sumber korupsi yang sangat besar. Kita harus berani memberi solusi—demokratis, tapi jangan buang-buang uang,” tegasnya.

Prabowo juga mempertanyakan mengapa pemilih harus mencoblos terlalu banyak posisi jika DPR dan DPRD sudah dipilih secara langsung.

“Kalau sudah memilih DPR dan DPRD, kenapa enggak sekalian memilih gubernur, wali kota, dan bupati lewat mereka?” katanya. 

Contoh Negara Lain: Lebih Efisien, Lebih Murah

Prabowo menyebut sejumlah negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia sebagai contoh sistem yang lebih efisien dan ekonomis dalam memilih pemimpin regional.

Ia menilai usulan Golkar layak dikaji lebih dalam untuk memperkuat tata kelola politik Indonesia ke depan.

“Ini pemikiran Golkar yang harus kita pertimbangkan. Politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan, tetapi setelah itu bersatu, gotong royong," ujarnya. 

Prabowo menutup dengan pesan agar seluruh aktor politik berhenti menengok masa lalu dan fokus membangun masa depan bersama. (tam)