Sabtu, 21 November 2026
Kabinet Merah Putih

Profil Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN yang Dua Kali Mangkir dari Panggilan KPK

Profil Nusron Wahid

Selasa, 20 Oktober 2026 - 10:0

PROFIL - Nusron Wahid. Perjalanan karier, pendidikan, harta kekayaan, dan kasus yang menyeret namanya/Kolase: megapolitik.com

MEGAPOLITIK.COM - Nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjadi sorotan setelah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.

Nusron dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

KPK menyatakan opsi penjemputan paksa masih dipertimbangkan penyidik setelah ketidakhadirannya dalam dua jadwal pemeriksaan pada Oktober 2026.

Di tengah perkembangan kasus tersebut, profil Nusron kembali menjadi perhatian publik, mulai dari perjalanan pendidikan, karier politik, hingga harta kekayaannya.

Siapa Nusron Wahid?

Nusron Wahid lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada 12 Oktober 1973.

Ia merupakan politikus Partai Golkar yang kini menjabat Menteri ATR/Kepala BPN di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Nusron dilantik pada 21 Oktober 2024, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono yang kemudian menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Dalam riwayat pendidikannya, Nusron menempuh studi S1 Sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister di bidang Ilmu Ekonomi di Institut Pertanian Bogor.

Sebelum menduduki jabatan menteri, Nusron memiliki pengalaman panjang di dunia politik dan organisasi. Ia pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) periode 2000–2003 dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor periode 2011–2016.

Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2014–2019 serta menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah II.

Kasus Dugaan Korupsi HGB Summarecon

Pemeriksaan terhadap Nusron berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pengurusan sertifikasi dan pembukaan blokir HGB atas lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Penyidik mendalami dugaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan proses pengurusan hak atas tanah tersebut.

Nusron dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Pemanggilan itu tidak dengan sendirinya berarti ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terbukti terlibat dalam tindak pidana.

Dua Kali Tidak Hadir dalam Pemeriksaan KPK

KPK menjadwalkan pemeriksaan Nusron pada 7 Oktober 2026.

Saat itu, ia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN.

Penyidik kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 15 Oktober 2026.

Namun, Nusron kembali tidak hadir. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik belum memperoleh konfirmasi mengenai alasan ketidakhadirannya pada jadwal kedua tersebut.

Ketidakhadiran itu membuat KPK mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan menerbitkan surat perintah membawa atau melakukan penjemputan paksa.

Namun, hingga pemberitaan pada 17 Oktober 2026, KPK menyatakan belum mengambil keputusan untuk melakukan penjemputan paksa.

Perkembangan perkara ini masih bergantung pada proses penyidikan KPK.

Karena itu, status Nusron sebagai saksi perlu dibedakan dari status tersangka, sementara dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. (sal/sal)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink