MEGAPOLITIK.COM -   Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembentukan Family Office, ide yang sebelumnya digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Purbaya menilai, pembangunan lembaga semacam itu sah-sah saja dilakukan selama tidak menggunakan uang negara.

Menurutnya, prioritas APBN harus tetap difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Saya sudah dengar lama isu itu (Family Office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ia menegaskan, setiap rupiah dalam APBN harus digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan tanpa kebocoran.

“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor, itu saja,” tambahnya.

Tidak Terlibat dan Belum Pahami Konsep Family Office

Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam rencana pendirian Family Office dan belum memahami sepenuhnya konsep yang diusung oleh Luhut tersebut.

“Enggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya. Walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” katanya.

Konsep Family Office Versi Luhut: Proyek Strategis Nasional?

Sebelumnya, pada Maret 2025, Luhut Pandjaitan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pembentukan tim lintas kementerian untuk mempersiapkan realisasi Family Office di Indonesia.

Menurut Luhut, tim di bawah Dewan Ekonomi Nasional telah bekerja selama enam bulan untuk menyiapkan landasan hukum dan teknis pendirian lembaga tersebut.

“Ya, kita segera, mulai besok tim kami bekerja bersama timnya Pak Airlangga. Sebenarnya kita sudah mengerjakan ini enam bulan,” ujar Luhut di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/3/2025) lalu. 

Ia juga mengungkapkan bahwa rencana ini telah mendapatkan masukan dari berbagai pelaku Family Office global, termasuk investor Amerika Serikat Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates yang kini dekat dengan Presiden Prabowo Subianto.

Luhut menyebut seluruh jajaran pemerintahan, termasuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah menyetujui ide pembentukan Family Office.

“Semua sudah setuju. Tapi yang paling penting, kalau sudah ada yang mau taruh duitnya, itu yang utama,” ucapnya.

Awalnya, Ditetapkan di Bali dan IKN

Sebagai catatan, gagasan pembentukan Wealth Management Center atau Family Office sebenarnya telah mendapat restu sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Family Office merupakan perusahaan swasta yang mengelola kekayaan keluarga-keluarga superkaya, dengan rencana operasional di Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun dengan sikap tegas Purbaya, tampaknya proyek tersebut masih harus mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBN jika ingin tetap berjalan di era pemerintahan saat ini. (tam)