MEGAPOLITIK.COM - Kebutuhan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi salah satu hal yang akan diperiksa DPRD Samarinda dalam pembahasan pergeseran anggaran pemerintah kota.
Perhatian tersebut mencakup dukungan perlengkapan keselamatan bagi relawan yang berada di lokasi kebakaran.
DPRD ingin memastikan kebutuhan seperti alat pelindung diri (APD) mendapat porsi dalam anggaran yang disiapkan Pemkot Samarinda untuk menghadapi kondisi darurat Karhutla.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menyampaikan, pihaknya akan meminta rincian kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda mengenai penggunaan anggaran untuk penanganan bencana tersebut.
Pembahasan itu juga akan menyoroti pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialihkan untuk mendukung penanganan Karhutla. DPRD akan mengecek tujuan penggunaan dana tersebut agar diketahui kebutuhan apa saja yang telah mendapatkan alokasi.
“Kita akan minta alokasi datanya ke mana saja,” ujarnya.
Rapat bersama BPBD dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 16 September 2026.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kebutuhan selama masa tanggap darurat yang telah ditetapkan pemerintah.
Deni menilai persoalan dukungan anggaran perlu diperhatikan karena operasi di lapangan tidak hanya dikerjakan oleh unsur pemerintah.
Relawan dari berbagai pihak turut mengambil bagian dalam upaya pemadaman ketika kebakaran terjadi.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan keselamatan personel di lapangan menjadi perhatian.
DPRD ingin memastikan relawan maupun tim yang terlibat tidak menghadapi risiko tambahan akibat keterbatasan perlengkapan saat menjalankan tugas.
“Kita tidak ingin ada korban dari pihak penanganan. Maka kita ingin pastikan dengan BPBD, langkah langkah mereka apa dan penanganannya sejauh mana masa tanggap darurat bencana ini sampai kapan,” ucapnya.
Selain mengevaluasi penanganan Karhutla, DPRD juga tengah melanjutkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Rangkaian pembahasan tersebut ditargetkan rampung sebelum pengesahan pada akhir September 2026.
Menurut Deni, proses tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat kebutuhan anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Salah satunya berkaitan dengan penanganan Karhutla yang membutuhkan dukungan bagi personel maupun relawan.
“Untuk draf usulan KUA-PPAS dari Pemkot sudah kita terima. Kita agendakan Rabu rapat dengan TAPD. Senin depan kita harus sudah melakukan kesepakatan, karena akhir bulan ini kita sudah melakukan pengesahan. Paling tidak kita sudah punya gambaran angka pergeseran dari APBD murni yang kita sahkan,” pungkas Deni.
Deni menjelaskan pembahasan KUA-PPAS akan dipercepat agar kesepakatan dapat dicapai sebelum pengesahan pada akhir September, sekaligus memastikan besaran pergeseran dari APBD murni dapat segera diketahui. (adv)





