MEGAPOLITIK.COM - Dalam hasil reses DPRD Kaltim, persoalan pembangunan infrastruktur serta aturan teknis Gratispol kembali menjadi sorotan.

Dua persoalan itu mendominasi masukan warga selama reses 24–31 Oktober 2025 dan dirangkum dalam laporan tujuh fraksi pada rapat paripurna.

Juru bicara Fraksi Golkar, Sayid Muziburrachman, menyebutkan bahwa kebutuhan infrastruktur menjadi sorotan merata di seluruh kabupaten/kota.

Usulan masyarakat meliputi pembangunan serta perbaikan jalan, peningkatan drainase, normalisasi sungai, penanganan titik rawan longsor, hingga pembangunan gorong-gorong untuk mengatasi banjir.

Ketersediaan air bersih juga menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan.

Di beberapa wilayah, kualitas air masih belum memadai dan jaringan layanan belum mencapai daerah terpencil.

Warga di kawasan 3T pun mengharapkan perluasan jaringan internet untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Sementara itu, laporan Fraksi Demokrat–PPP yang dibacakan Agus Aras menyoroti perlunya pedoman teknis yang lebih rinci terkait implementasi Gratispol, khususnya untuk layanan pendidikan dan kesehatan gratis.

Masyarakat masih mencari kejelasan mengenai siapa saja penerima manfaat, termasuk apakah mahasiswa yang sudah berada di semester lanjut turut mendapat dukungan atau hanya mahasiswa baru, serta bagaimana pembedanya dengan program beasiswa lain yang telah berjalan.

Selain itu, masih ada pertanyaan mengenai penyediaan seragam gratis sebagai bagian dari program tersebut.

Kebutuhan pembangunan sekolah menengah di wilayah Kutai Timur dan Balikpapan juga menjadi aspirasi yang disampaikan warga.

Agus menegaskan bahwa reses merupakan mekanisme penting bagi DPRD dalam memahami kondisi di lapangan, memperkuat fungsi pengawasan, serta memastikan penggunaan anggaran tetap sesuai prioritas masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, memastikan seluruh masukan tersebut akan dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan pada tahun anggaran berikutnya agar selaras dengan kebutuhan masyarakat. (adv)