MEGAPOLITIK.COM - Tepat 20 Februari 2025, Sherly Tjoanda memulai amanah besar sebagai Gubernur Maluku Utara.
Satu tahun berselang, berbagai program prioritas yang dicanangkan mulai menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat.
Dari penghapusan biaya sekolah, jaminan kesehatan hampir menyeluruh, perbaikan rumah warga, hingga pembangunan infrastruktur besar-besaran, tahun pertama kepemimpinan Sherly Tjoanda menjadi fondasi arah perubahan di Provinsi Maluku Utara tersebut.
Progres dan capaian ini dibagikan langsung oleh Sherly Tjoanda, sang Gubernur Maluku Utara, melalui akun Instagram @s_tjo dan @malutprov.
Revitalisasi Sekolah, Ratusan Miliar Digelontorkan
Salah satu gebrakan paling terasa dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah penghapusan biaya komite untuk SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta melalui program Bosda.
Pada 2025, anggaran sebesar Rp38 miliar dikucurkan dan akan meningkat menjadi Rp50 miliar pada 2026.
Tak hanya itu, lebih dari Rp54 miliar dari APBD serta Rp92 miliar dari APBN digelontorkan untuk revitalisasi dan digitalisasi sekolah.
Langkah ini menjadi komitmen nyata bahwa tidak boleh ada lagi anak Maluku Utara yang tertinggal pendidikan hanya karena persoalan biaya.
Hampir 100 Persen Warga Terdaftar BPJS
Di sektor kesehatan, pemerintah provinsi memastikan hampir 100 persen warga telah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan menggunakan KTP Maluku Utara.
Menariknya, layanan kepesertaan dapat aktif hanya dalam waktu 24 jam.
Artinya, akses kesehatan kini jauh lebih cepat, mudah, dan merata hingga ke wilayah terpencil.
700 Rumah Direhabilitasi, Target Naik Dua Kali Lipat
Untuk kesejahteraan masyarakat, 700 rumah tidak layak huni direnovasi sepanjang 2025 dengan anggaran sekitar Rp20 miliar.
Pada 2026, jumlah tersebut ditargetkan melonjak menjadi 1.500 unit.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan bahwa rumah layak huni adalah fondasi kehidupan yang bermartabat dan produktif.
Petani dan Nelayan Didorong Naik Kelas
Di sektor pertanian, 1.500 hektare lahan baru dibuka dan 41 kilometer jalan tani dibangun guna memperkuat distribusi dan akses produksi.
Hilirisasi komoditas kelapa dan rempah juga didorong melalui kolaborasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia agar petani tidak lagi sekadar menjual bahan mentah, tetapi memperoleh nilai tambah yang lebih besar.
Sementara itu, transformasi pesisir dimulai dari Kampung Nelayan Dufa-Dufa.
Sebanyak 230 kapal dan alat tangkap disalurkan, lengkap dengan akses pembiayaan untuk memperkuat kemandirian nelayan.
Rp700 Miliar untuk Jalan dan Jembatan, Konektivitas Dibuka
Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalokasikan sekitar Rp700 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan.
Pada 2025, delapan unit jembatan dengan total bentangan 145 meter dibangun di sejumlah titik strategis, termasuk Desa Samiki, ruas Labuha-Sawaday, Laiwui-Jikotamo, Sangowo Induk, dan Tolabit-Togoreba Tua.
Jalan beraspal sepanjang 6,2 kilometer juga dibangun di ruas Sp. Sidangoli-Jailolo, Ibu-Kedi, Kedi-Galela, serta Tolabit-Togoreba Tua.
Rencana 2026 lebih ambisius, yakni pembangunan lapen sepanjang 49,5 kilometer, jalan beraspal 15,5 kilometer, serta 12 unit jembatan baru dengan total bentangan 662 meter di berbagai wilayah, termasuk Halmahera, Pulau Mangoli, Pulau Makian, dan Kota Ternate.
Zona Hijau KPK dan Ekonomi Tumbuh 34,17 Persen
Dari sisi tata kelola, Maluku Utara berhasil masuk zona hijau Monitoring Center for Prevention milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan skor 89.
Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada 2025 tercatat mencapai 34,17 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Langkah Awal Menuju Maluku Utara yang Lebih Kuat
Satu tahun mungkin belum cukup untuk menyelesaikan seluruh tantangan pembangunan sang Gubernur Maluku Utara.
Namun, dalam 365 hari pertama, arah perubahan sudah terlihat jelas.
Pendidikan lebih terjangkau, kesehatan lebih merata, petani dan nelayan lebih berdaya, serta konektivitas antarwilayah semakin terbuka.
Perjalanan masih panjang, tetapi langkah menuju Maluku Utara yang lebih kuat telah dimulai.
(est)





