MEGAPOLITIK.COM - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menilai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape telah melalui pertimbangan dan kajian sebelum ditetapkan.
Menurutnya, keputusan MUI tersebut tidak dikeluarkan tanpa dasar. Berbagai aspek, terutama potensi mudarat atau dampak negatif penggunaan vape, tentu menjadi bagian dari pertimbangan dalam menetapkan fatwa pada 6 November 2026.
"Sebelum fatwa itu dikeluarkan, tentu MUI mempertimbangkan, melakukan penelitian dan kajian. Saya rasa banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya," ujar Yani, Jumat (13/11/2026).
Atas dasar itu, Ahmad Yani menyatakan dukungannya terhadap keputusan MUI.
Ia menilai fatwa tersebut perlu dihormati, sekaligus menjadi bahan perhatian masyarakat terkait dampak penggunaan rokok elektrik.
DPRD Kukar, lanjutnya, juga siap membantu menyosialisasikan keputusan tersebut agar masyarakat mengetahui dan memahami fatwa yang telah ditetapkan.
"Kami selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menyambut baik, positif dan bahkan kalau perlu kami bantu sosialisasikan. Kalau sudah diharamkan menurut fatwa MUI, tentu harus dilaksanakan," katanya.
Meski mendukung keputusan tersebut, Yani mengingatkan agar persoalan vape juga dilihat dari sisi ekonomi masyarakat. Sebab, terdapat pelaku usaha yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan rokok elektrik.
Menurutnya, apabila perdagangan vape nantinya mengalami pembatasan, pemerintah daerah perlu memikirkan langkah pendampingan bagi para pedagang agar dapat beralih ke sektor usaha lain.
Ia berharap pemerintah membuka peluang usaha alternatif yang lebih produktif sehingga masyarakat tetap memiliki sumber penghasilan.
"Kami harap ini ada pekerjaan lain yang produktif. Pemerintah juga ikut andil, misalnya bagaimana ada usaha lain yang lebih baik selain daripada jual atau berdagang," ucapnya.
Yani menegaskan, sosialisasi fatwa MUI perlu berjalan beriringan dengan upaya menyiapkan solusi ekonomi.
Dengan demikian, pelaku usaha yang terdampak tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan aktivitas ekonomi melalui bidang usaha lainnya. (adv)





