MEGAPOLITIK.COM -  Anggota DPRD Kalimantan Timur, Didik Agung Eko Wahono, menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam memperkuat sektor pendidikan dan ideologi kebangsaan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan.

Komitmen tersebut disampaikan Didik saat menggelar Sosialisasi Perda (Sosper) ke-12 di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Minggu malam (7/12/2025).

Menurut Didik, Perda tersebut merupakan instrumen politik kebijakan yang dirancang untuk memastikan arah pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Timur tidak lepas dari nilai ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Perda ini bukan sekadar aturan teknis pendidikan. Ini adalah kebijakan politik daerah untuk membentengi generasi muda dari degradasi nilai kebangsaan,” kata Didik dalam sambutannya.

DPRD Kaltim Dorong Implementasi Perda di Tingkat Grassroot

Didik menilai, tantangan utama bukan pada perumusan regulasi, melainkan pada implementasi di lapangan.

Karena itu, DPRD Kaltim secara aktif turun ke daerah pemilihan untuk memastikan substansi Perda dipahami masyarakat hingga tingkat desa.

Ia menegaskan, fungsi legislasi dan pengawasan DPRD harus berjalan beriringan agar Perda tidak berhenti sebagai dokumen formal.

“Kami ingin memastikan Perda ini benar-benar dijalankan oleh eksekutif dan dirasakan masyarakat. Sosialisasi ini bagian dari fungsi pengawasan politik DPRD,” ujarnya.

Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan Jadi Isu Strategis Daerah

Dalam forum tersebut, Didik menekankan bahwa pendidikan dan wawasan kebangsaan merupakan isu strategis daerah di tengah dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang, termasuk di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, Kalimantan Timur membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat.

“Pembangunan fisik tidak akan berarti tanpa fondasi ideologi yang kokoh. Perda ini menjadi alat negara di tingkat daerah untuk menjaga arah pembangunan,” tegasnya.

Hadirkan Narasumber, Perkuat Substansi Sosper

Sosialisasi tersebut menghadirkan Fiktor Boni Pasilala dan Linda Nurohyanti sebagai narasumber yang memaparkan aspek implementasi Perda serta peran masyarakat dalam mendukung kebijakan pendidikan daerah. Diskusi dipandu oleh Riki Alfajri selaku moderator.

Sejumlah peserta menyampaikan pandangan dan kritik terkait kualitas pendidikan serta peran pemerintah daerah dalam memastikan pemerataan akses pendidikan.

Didik menyatakan seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda.

“Kami mencatat seluruh aspirasi. Ini akan menjadi bahan politik kebijakan di DPRD, baik dalam pengawasan maupun penyempurnaan regulasi ke depan,” pungkasnya. (adv)