MEGAPOLITIK.COM -  Di tengah berbagai agenda pembangunan dan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur, DPRD Samarinda mengingatkan adanya persoalan mendasar yang perlu segera diantisipasi pemerintah daerah.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai sektor pendidikan dan ketenagakerjaan sedang menghadapi tantangan besar.

Mulai dari berkurangnya jumlah guru setiap tahun hingga potensi meningkatnya angka pengangguran akibat perubahan arah ekonomi dari sektor pertambangan menuju ekonomi hijau.

Kekurangan Guru Jadi Tantangan Serius

Sri Puji mengungkapkan bahwa DPRD Samarinda sebelumnya telah mempertanyakan kesiapan pemerintah menghadapi kebijakan penghapusan tenaga honorer, terutama di sektor pendidikan.

Pasalnya, setiap tahun Kota Samarinda kehilangan ratusan guru akibat memasuki masa pensiun maupun meninggal dunia.

“Kalau tidak boleh lagi mengangkat honorer, lalu siapa yang menggantikan guru-guru yang pensiun setiap tahun?” ujarnya.

Ia menyebut jumlah guru yang berkurang setiap tahun berkisar antara 150 hingga 200 orang.

Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak mengganggu kualitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah.

Selain persoalan pengganti guru, Sri Puji juga menyoroti masih banyaknya pertanyaan terkait skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu.

Menurutnya, sejumlah aspek teknis, termasuk mekanisme penggajian dan implementasi kebijakan di lapangan, masih membutuhkan kejelasan.

Guru Bahasa Inggris Masih Kurang

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah keterbatasan tenaga pengajar Bahasa Inggris di sekolah dasar.

Padahal, mata pelajaran tersebut direncanakan menjadi bagian dari kurikulum wajib mulai tahun 2027.

Sri Puji menilai pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif agar kebutuhan guru dapat terpenuhi sebelum kebijakan baru diterapkan.

Transisi Ekonomi Hijau Perlu Diantisipasi

Selain pendidikan, DPRD Samarinda juga menyoroti dampak perubahan struktur ekonomi Kalimantan Timur yang mulai bergeser dari sektor pertambangan menuju ekonomi hijau.

Menurut Sri Puji, perubahan tersebut berpotensi memengaruhi kebutuhan tenaga kerja di sektor tambang yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar.

Namun ia menegaskan, perhatian pemerintah tidak boleh hanya tertuju pada pekerja yang berpotensi terkena PHK.

“Yang harus dipikirkan itu bagaimana menyiapkan lapangan kerja baru bagi pengangguran terbuka yang jumlahnya masih banyak,” katanya.

Dorong Perdagangan, Jasa dan Ekonomi Kreatif

Sri Puji menilai pemerintah daerah perlu memperkuat sektor-sektor alternatif yang mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Sektor perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi penopang ekonomi daerah di tengah proses transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Menurutnya, strategi tersebut penting agar perubahan arah pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru berupa meningkatnya angka pengangguran di Kota Samarinda maupun Kalimantan Timur secara umum. (adv)