MEGAPOLITIK.COM - Nasib pengelolaan guru PPPK menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menyusul rencana pengalihan status kepegawaian ke pemerintah pusat.
Ia menilai perubahan tersebut perlu ditelaah lebih jauh, terutama untuk memastikan bagaimana urusan pendidikan tetap dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setelah kebijakan diberlakukan.
Bagi Ismail, persoalan ini tidak cukup dilihat dari sisi penghematan belanja daerah.
Perubahan pihak yang bertanggung jawab atas gaji guru juga perlu disertai kejelasan mengenai kewenangan dan mekanisme koordinasi agar pemerintah daerah memahami perannya dalam pengelolaan pendidikan.
"Saya belum berani komentar jauh. Kenapa? Karena kita harus lihat implikasinya ke depan," kata Ismail.
Ia mempertanyakan bagaimana hubungan kerja antara pemerintah kota dan tenaga pendidik nantinya berlangsung jika status guru sepenuhnya berada di bawah pemerintah pusat.
Kejelasan tersebut dinilai penting karena pelaksanaan urusan pendidikan di daerah tetap membutuhkan koordinasi antarlembaga pemerintahan.
"Kalau sudah diambil alih pusat, kan mereka bukan lagi dalam tanda petik ya pegawai daerah, tapi sudah menjadi pegawai pusat. Ini nanti irisan dengan daerah gimana?" ujarnya.
Dari sudut pandang anggaran, Ismail memahami bahwa pemindahan tanggung jawab pembayaran gaji dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengeluaran pemerintah daerah.
Beban pembiayaan tenaga pendidik selama ini menjadi bagian yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Salah satu aspeknya juga untuk meringankan beban daerah, salah satunya pembiayaan gaji dan sebagainya," katanya.
Meski mendukung tujuan efisiensi tersebut, Ismail menilai mekanisme yang dipilih tetap perlu dikaji.
Ia menyebut pemerintah pusat dapat mempertimbangkan skema penyaluran dana kepada daerah sehingga pembayaran gaji masih bisa ditangani pemerintah daerah tanpa harus mengubah seluruh status kepegawaian.
"Kalau kita bicara mengurangi beban daerah untuk efisiensi, untuk beban gaji, kita setuju itu. Ya, bagus saja," ujarnya.
Menurutnya, skema pembiayaan perlu dipastikan terlebih dahulu agar manfaat kebijakan dapat dinilai secara utuh.
Ia belum ingin menyimpulkan apakah pengalihan status merupakan pilihan paling tepat sebelum mekanisme pelaksanaan dan konsekuensinya diketahui.
"Cuma ya kita lihat dulu ke depannya kira-kira gimana nih. Karena bisa saja sebetulnya ya sudah, anggarannya kasih saja ke daerah. Nanti biar daerah kemudian yang menggaji, kan bisa juga begitu," ucap Ismail.
Perubahan tersebut juga berpotensi memengaruhi cara Pemerintah Kota Samarinda menjalankan kebijakan pendidikan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) perlu menyesuaikan pelaksanaan tugas apabila pembagian kewenangan terkait tenaga pendidik mengalami perubahan.
Ismail mengingatkan bahwa kebijakan dari pemerintah pusat biasanya membutuhkan penyesuaian pada aturan dan pelaksanaan di tingkat daerah.
Karena itu, kejelasan mengenai hubungan kerja, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi diperlukan agar perubahan status guru tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pendidikan di Samarinda.
"Pasti ketika ada satu kebijakan dari pemerintah pusat, berefek kemudian ke pemerintah daerah, termasuk turunan-turunan kebijakan yang ada di bawahnya. Nanti pasti kemudian menyesuaikan," jelasnya.
Ismail menyebut kebijakan pemerintah pusat akan berdampak pada daerah sehingga aturan turunannya perlu disesuaikan. (adv)





