MEGAPOLITIK.COM -  Kondisi infrastruktur di Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi sorotan serius DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).

Dua wilayah hulu Kaltim ini dinilai masih tertinggal, terutama pada proyek yang masuk kewenangan provinsi, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik.

Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menegaskan prioritas pembangunan tahun ini diarahkan untuk menutup kesenjangan yang sudah berlangsung lama.

Ia menyoroti banyak ruas jalan dan fasilitas umum di Kubar dan Mahulu yang belum tersentuh pembangunan secara optimal.

“Fokus kita memang pada wilayah yang menjadi kewenangan provinsi tetapi sebelumnya belum terurus maksimal, khususnya di Kubar dan Mahulu,” ujarnya pada Rabu (10/12/2025).

Ia menambahkan, persoalan infrastruktur tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah provinsi. Beberapa kerusakan bahkan berada di wilayah kabupaten atau menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Karena itu, koordinasi lintas lembaga dan pemerintahan menjadi kunci agar pembangunan tidak tumpang tindih dan hasilnya tepat sasaran.

“Kewenangan terbagi-bagi, tapi provinsi tetap memiliki titik prioritas yang harus dikejar,” tegas Salehuddin.

Selain itu, Salehuddin mengakui bahwa kondisi fiskal provinsi tidak sepenuhnya longgar.

Meski ada keterbatasan anggaran, DPRD berkomitmen memastikan dana yang ada diarahkan pada kebutuhan paling mendesak.

Pengawasan ketat dari dewan menjadi salah satu cara agar pembangunan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran, tapi fokus tetap sama. DPRD akan memastikan setiap proyek infrastruktur benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Salehuddin.

Langkah DPRD Kaltim ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah dan pihak terkait bahwa peningkatan kualitas infrastruktur di Kubar dan Mahulu harus dipercepat, demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan hulu Kaltim. (adv)