MEGAPOLITIK.COM -  Pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar tengah menjadi sorotan nasional.

Apalagi, pengadaan ini dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digaungkan pemerintah pusat maupun daerah.

Sejumlah pihak pun ikut bersuara menanggapi fantastisnya angka pengadaan mobil dinas orang nomor satu di Kaltim tersebut.

Salah satunya adalah konten kreator sekaligus aktivis, Ferry Irwandi, dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube miliknya berjudul “Membedah Mobil Dinas 8,5 Miliar untuk Gubernur Kaltim” pada Jumat (27/2/2026).

Ferry mengaku menerima banyak pesan dari warga Kalimantan Timur yang meminta agar polemik ini dibahas secara terbuka.

Ia menyebut unggahan awalnya di platform Thread dan Instagram telah ditonton jutaan kali dan memantik diskusi publik.

“Banyak sekali masyarakat di Kalimantan Timur itu minta gua ngebahas ini. Karena kemarin sempat gua naikin di thread sama Instagram, dan view-nya puluhan juta. Yang gua kaget, banyak yang bilang di lokal, di daerah, berita ini nggak naik,” ujar Ferry.

Menurutnya, kritik publik muncul karena nilai pengadaan yang dinilai tidak kecil, terlebih di tengah narasi efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Lo bayangin, kebijakan efisiensi yang luar biasa, kondisi ekonomi seperti ini, tiba-tiba pimpinan tertinggi di daerah lu membelanjakan satu mobil dinas seharga Rp8,5 miliar,” katanya.

Dalam video tersebut, Ferry menyebut spesifikasi kendaraan yang beredar mengarah pada tipe Land Rover Range Rover Autobiography. Ia mengakui kendaraan tersebut dikenal sebagai SUV premium dengan fitur lengkap dan kenyamanan tinggi.

Namun, ia mempertanyakan urgensi penggunaan mobil dengan harga miliaran rupiah tersebut sebagai kendaraan dinas kepala daerah.

“Memang mobil enak. Gue cukup familiar dengan Range Rover. Tapi gue rasa ini nggak make sense untuk dipaksakan sebagai mobil dinas,” ucapnya.

Alasan Medan dan Marwah Daerah

Ferry juga menanggapi alasan yang beredar terkait kebutuhan kendaraan tangguh karena kondisi jalan di Kalimantan Timur yang disebut kerap berlumpur dan berbatu.

Menurutnya, masih banyak pilihan kendaraan lain dengan harga lebih terjangkau dan kemampuan medan yang memadai.

“Kalau alasannya karena jalannya berlumpur dan berbatu, banyak sekali mobil yang lebih murah dan lebih tangguh dibanding Range Rover Autobiography,” katanya.

Selain faktor teknis, ia turut menyinggung pernyataan soal pentingnya menjaga “marwah” daerah ketika menerima tamu negara.

Bagi Ferry, martabat daerah seharusnya tercermin dari kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Justru bukannya ketika lo bermewah-mewahan sedangkan masyarakat lo butuh bantuan, itu yang menjatuhkan marwah?” ujarnya.

Ia juga menanggapi pernyataan Rudy Mas’ud yang sempat menyinggung tidak bisa menggunakan Kijang sebagai mobil dinas. Ferry menilai kendaraan dinas bukan simbol kemewahan, melainkan alat kerja.

“Kenapa emang pakai Kijang? Nggak ada salahnya. Mobil dinas itu aset negara, bukan fasilitas pribadi,” tegasnya.

Bandingkan dengan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Dalam videonya, Ferry memaparkan sejumlah kebutuhan mendesak di Kalimantan Timur yang menurutnya bisa menjadi alternatif prioritas anggaran.

Ia menyinggung data ruang kelas rusak berat yang masih cukup tinggi, serta keterbatasan akses fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah.

“Dengan Rp8,5 miliar itu, lo bisa renovasi ratusan ruang kelas yang rusak berat. Bisa bangun klinik di desa, bahkan puskesmas kelas D yang proper,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti persoalan akses air bersih di beberapa daerah. Menurutnya, anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang menyuplai ribuan warga.

“Uang segitu bisa dipakai untuk bangun SPAM yang menyuplai ribuan keluarga. Itu dampaknya langsung ke masyarakat,” ucapnya.

Ferry juga menyarankan agar anggaran dialihkan untuk mendukung sektor UMKM agar perputaran ekonomi daerah semakin kuat.

“Kalau disuntik ke UMKM, ekonomi berputar, PAD naik, masyarakat lebih sejahtera. Dampaknya jauh lebih terasa ketimbang beli satu mobil Rp8,5 miliar,” katanya.

Singgung Regulasi Pengadaan

Dalam pembahasannya, Ferry turut menyinggung regulasi terkait pengadaan kendaraan dinas pemerintah daerah.

Ia menjelaskan bahwa aturan umumnya mengatur klasifikasi kendaraan berdasarkan kapasitas mesin, bukan batas harga, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Yang dikunci itu cc-nya, bukan harganya. Selama spek terpenuhi, orang bisa pilih mobil apa pun. Nah, ini yang sering jadi celah,” ujarnya.

Ia juga membandingkan dengan pengadaan kendaraan dinas pejabat pemerintah pusat yang memiliki batasan harga melalui standar biaya masukan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Selain itu, eks pegawai Kementerian Keuangan ini mempertanyakan kebiasaan penggantian mobil dinas setiap kali terjadi pergantian kepala daerah.

“Emang ya ganti gubernur harus ganti mobil dinas? Banyak kok gubernur yang tetap pakai mobil lama. Karena itu aset negara, bukan aset pribadi,” katanya.

Ferry menegaskan bahwa kritiknya bukan karena kebencian terhadap kendaraan mewah, melainkan pada sensitivitas penggunaan anggaran publik.

“Gue bisa ngerti orang suka mobil bagus. Tapi di mana kenikmatannya ketika lo pakai mobil bagus itu dibiayain sama masyarakat lo sendiri?” ujarnya.

Ia berharap polemik ini dapat menjadi pengingat bagi para pejabat daerah maupun pusat agar lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.

“Kalau anggaran kita dikelola dengan tepat, efisien, dan efektif, dampaknya ke masyarakat itu besar banget,” pungkas Ferry. (raf)