MEGAPOLITIK.COM - Keresahan mahasiswa dan para orang tua di berbagai kampus di Kalimantan Timur kembali memuncak.

Jadwal pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang jatuh setiap awal semester terus bertabrakan dengan lambannya ritme pencairan anggaran pemerintah, menciptakan lingkaran kecemasan yang berulang tiap tahun.

Situasi ini bukan lagi sekadar gangguan teknis, tetapi sudah mengancam keberlanjutan pendidikan ribuan mahasiswa.

Tahun akademik baru dimulai dengan ketidakpastian: UKT wajib dibayar pada Januari, sementara anggaran pemerintah baru bisa cair paling cepat Februari.

Akibatnya, mahasiswa dipaksa menanggung konsekuensi administratif yang bukan berasal dari kesalahan mereka.

“Bayangkan, UKT jatuh tempo Januari, tapi anggaran baru bisa turun Februari. Setiap tahun mahasiswa mengalami kecemasan yang sama,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.

Ia menambahkan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan.

“Mahasiswa bisa stres, orang tua kebingungan, bahkan ada yang memilih cuti karena tidak sanggup menombok lebih dulu,” jelasnya.

Banyak mahasiswa yang berharap pada skema UKT gratis terpaksa menunda kuliah hanya karena mekanisme anggaran yang tidak sinkron.

Agusriansyah menilai pemerintah perlu memahami ritme akademik perguruan tinggi, bukan sekadar mengikuti alur birokrasi yang berbelit dan cenderung menghambat layanan pendidikan.

“Jangan sampai pencairan anggaran justru mengganggu proses belajar. Program ini seharusnya membantu mahasiswa bertahan, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja,” tegasnya.

Di lapangan, keterlambatan pencairan UKT memberikan tekanan psikologis besar, baik bagi mahasiswa maupun orang tua yang menggantungkan harapan pada bantuan pendidikan tersebut.

Risiko cuti kuliah terus membayangi hanya karena ketidaksinkronan antara kalender anggaran dan kalender akademik.

Menurut politisi PKS itu, GratisPol jangan sampai berubah menjadi sumber kecemasan baru.

Esensinya adalah membuka akses pendidikan, bukan menciptakan ketidakpastian tahunan.

Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah, kampus, dan pengelola anggaran.

Bila tidak segera dibenahi, program yang seharusnya menjadi alat pemerataan justru berpotensi menjadi titik rapuh dalam sistem pendidikan daerah.

Agusriansyah menegaskan perlunya solusi permanen, baik melalui percepatan pencairan anggaran, penyesuaian jadwal, maupun skema dana talangan (bridging fund).

Tujuannya jelas bahwa mahasiswa tidak boleh menanggung beban yang seharusnya ditanggung negara.

“Pendidikan tidak boleh tersandera administrasi. Mahasiswa Kaltim berhak atas kepastian sesuai janji program bantuan pendidikan daerah,” tutupnya.

(adv)