MEGAPOLITIK.COM - Penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD Samarinda belum menjamin usulan pembangunan dapat langsung direalisasikan.
Setiap kebutuhan yang disampaikan warga tetap harus mengikuti prosedur perencanaan pemerintah daerah, termasuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat RT agar dapat diproses lebih lanjut dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Anggota Komisi II DPRD Samarinda Joha Fajal mengatakan, masih banyak warga yang mempertanyakan kelanjutan aspirasi mereka setelah disampaikan dalam kegiatan reses.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai tahapan pengajuan program pembangunan masih perlu diperkuat di tengah masyarakat.
Bagi Joha, agenda reses bukan semata-mata mendengarkan keluhan dan kebutuhan konstituen.
Kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi anggota dewan untuk menjelaskan bagaimana sebuah usulan dapat masuk ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Masih ada warga yang menganggap penyampaian usulan saat reses, berarti kebutuhan mereka akan langsung direalisasikan,” kata Joha.
Ia menjelaskan, penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD merupakan tahap awal, bukan jaminan bahwa suatu program akan segera dikerjakan.
Pemerintah daerah memiliki mekanisme perencanaan dan penganggaran yang harus dipenuhi, dimulai dari pengajuan kebutuhan melalui RT untuk dibahas dalam Musrenbang.
Tanpa melalui tahapan tersebut, usulan masyarakat berpotensi tidak dapat dilanjutkan ke proses berikutnya.
Pencatatan dalam SIPD juga perlu mengikuti mekanisme yang berlaku agar aspirasi dapat masuk dalam sistem perencanaan pemerintah daerah.
“Kadang masyarakat beranggapan bahwa pada saat kita melaksanakan reses dan menyampaikan aspirasinya, itu sudah dianggap selesai. Akhirnya kita yang ditagih,” terang Joha.
Joha menambahkan, persoalan muncul ketika warga menganggap penyampaian aspirasi kepada wakil rakyat sudah cukup untuk memastikan pembangunan segera dilakukan.
Padahal, usulan yang belum tercatat melalui jalur perencanaan resmi berisiko tidak dapat diproses, meskipun telah disampaikan dalam forum reses.
Situasi ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian agar masyarakat memahami batasan peran reses dan tahapan yang harus ditempuh untuk merealisasikan kebutuhan lingkungan.
Dengan begitu, warga memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai alasan sebuah usulan belum dapat dilaksanakan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Joha turut mengingatkan warga agar menyampaikan kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing melalui RT.
Langkah ini diperlukan supaya usulan dapat dibawa ke forum perencanaan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah daerah.
Ia berharap penjelasan mengenai mekanisme tersebut dapat mengurangi kesalahpahaman antara masyarakat dan anggota DPRD.
Aspirasi yang dihimpun saat reses tetap menjadi bahan penting bagi wakil rakyat, tetapi tindak lanjutnya harus berjalan sesuai tahapan administrasi dan penganggaran.
“Reses tetap menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Namun, realisasi usulan memerlukan proses lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Joha menjelaskan bahwa reses menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan berbagai kebutuhan kepada wakil rakyat.
Meski demikian, setiap aspirasi harus melewati tahapan perencanaan sesuai aturan sebelum dapat diwujudkan menjadi program pembangunan. (adv)





