MEGAPOLITIK.COM - Vatikan memastikan tidak akan bergabung dalam inisiatif “Board of Peace” yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Kardinal Pietro Parolin selaku pejabat diplomatik tertinggi Takhta Suci.

Vatikan menilai mekanisme penanganan krisis internasional seharusnya berada di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bukan forum baru Board of Peace yang dibentuk oleh satu negara.

Pernyataan resmi itu disampaikan Parolin pada Selasa waktu setempat. 

Ia menegaskan bahwa Takhta Suci tidak akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian tersebut karena sifatnya berbeda dengan forum antarnegara pada umumnya.

“Takhta Suci tidak akan berpartisipasi dalam Board of Peace karena sifatnya yang khusus, yang jelas tidak sama dengan negara-negara lain,” ujar Parolin.

Ia menambahkan bahwa pada level internasional, pengelolaan situasi krisis seharusnya menjadi tanggung jawab utama PBB. 

Menurutnya, hal itu merupakan salah satu prinsip yang selama ini secara konsisten ditegaskan oleh Vatikan dalam diplomasi globalnya.

Inisiatif dan Undangan kepada Paus Leo

Board of Peace awalnya muncul dalam konteks rencana Gaza yang diusulkan Donald Trump.

Dalam skema tersebut, dewan dirancang untuk mengawasi tata kelola sementara Gaza setelah tercapainya gencatan senjata yang rapuh pada Oktober.

Trump kemudian menyatakan bahwa dewan itu akan diperluas untuk menangani berbagai konflik global, dengan dirinya bertindak sebagai ketua. 

Pertemuan perdana dijadwalkan berlangsung di Washington untuk membahas rekonstruksi Gaza.

Pada Januari lalu, Paus Leo diundang untuk bergabung dalam dewan tersebut. 

Paus Leo, paus pertama asal Amerika Serikat dan diketahui mengkritik sejumlah kebijakan Trump, belum pernah secara rutin terlibat dalam dewan internasional semacam itu. 

Sebagai pemimpin 1,4 miliar umat Katolik di dunia, Paus Leo selama ini lebih menekankan jalur diplomasi tradisional melalui jaringan diplomatik Vatikan serta status Takhta Suci sebagai pengamat tetap di PBB.

Kritik Internasional dan Respons Negara-Negara

Sejumlah pakar hak asasi manusia menilai bahwa model dewan yang dipimpin langsung oleh presiden Amerika Serikat yaitu Board of Peace untuk mengawasi wilayah asing menyerupai struktur kolonial. 

Kritik juga muncul karena Board of Peace yang diluncurkan bulan lalu tersebut tidak melibatkan perwakilan Palestina.

Italia dan Uni Eropa menyatakan akan menghadiri pertemuan sebagai pengamat, bukan sebagai anggota resmi.  

Sementara itu, beberapa sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah disebut telah bergabung, tetapi sebagian sekutu Barat memilih untuk tidak ikut serta.

Kekhawatiran juga muncul bahwa pembentukan Board of Peace dapat melemahkan peran PBB dalam menjaga stabilitas global. 

Di tengah situasi tersebut, gencatan senjata di Gaza dilaporkan berulang kali dilanggar, dengan ratusan warga Palestina dan beberapa tentara Israel tewas sejak diberlakukan.

Serangan Israel di Gaza sendiri dilaporkan telah menewaskan lebih dari 72.000 orang serta memicu krisis kemanusiaan dan pengungsian massal. 

Sejumlah pakar, akademisi, dan penyelidikan PBB menyebut situasi itu berpotensi dikategorikan sebagai genosida, sementara Israel menyatakan tindakannya sebagai bentuk pembelaan diri pascaserangan militan yang dipimpin Hamas pada akhir 2023.

Dengan sikap tegas ini, Vatikan menegaskan konsistensinya dalam mendukung peran PBB sebagai forum utama penyelesaian konflik internasional, sekaligus menjaga jarak dari inisiatif politik yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip diplomasi multilateral. (daf)