Pemerintah menargetkan peningkatan intensitas produksi dengan dukungan teknologi modern dan pendampingan teknis.

Setiap lokasi dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti aman dari konflik, bukan kawasan hutan lindung atau gambut, serta memiliki akses air yang memadai.

Pendampingan lapangan dilakukan oleh 70 Brigade Pangan untuk memastikan setiap tahap Oplah berjalan sesuai pedoman teknis.

“Petani yang terlibat merupakan anggota kelompok tani aktif dan mengikuti arahan teknis mulai dari persiapan lahan hingga pengelolaan budidaya,” jelas Siti Farisyah.

Program Oplah 2025 merupakan lanjutan dari pelaksanaan tahun 2024 di Penajam Paser Utara, dengan cakupan wilayah diperluas ke Samarinda, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Paser. “Tahun lalu kita mulai di PPU, sekarang 2025 meliputi Samarinda, Kutim, Kukar, dan Berau.

Tahun depan harapannya cakupan bisa lebih luas, sejalan dorongan gubernur untuk percepatan swasembada pangan,” tambahnya.