Sabtu, 21 November 2026
Advertorial DPRD Samarinda

Ada Pembayaran ke PT WATS Setelah Pengambilalihan PDAM, DPRD Samarinda Turun Menelusuri

Jumat, 11 September 2026 - 21:11

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi

Ia menekankan, dasar hukum setiap transaksi perlu dipastikan sebelum DPRD menentukan langkah lebih lanjut.

“Karena katanya sudah diambil alih kok tetap dikasih duit. Kok ini satunya tetap terima. Nah, ini kita harus tahu juga,” tegasnya.

Di sisi lain, persoalan hubungan bisnis atau business to business (B2B) yang melibatkan PDAM, Pemerintah Kota Samarinda, dan PT WATS akan didorong ke ranah hukum.

Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai status dan keberlanjutan kerja sama antarpihak.

“Kalau untuk permasalahan secara B2B, SPPKS antara PDAM, Pemerintah Kota dan PT WATS, kita lanjutkan ke ranah hukum. Biarkan nanti hukum saja yang memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar, dilanjutkan atau tidak,” pungkasnya.

Sementara itu, persoalan ketenagakerjaan yang dikeluhkan karyawan akan diserahkan kepada Komisi IV DPRD Kota Samarinda sesuai bidangnya.

Dengan demikian, Komisi II akan berfokus pada penelusuran dasar pembayaran, mekanisme setoran, serta status hubungan kerja sama antara Perumdam Tirta Kencana, Pemerintah Kota Samarinda, dan PT WATS. (adv)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink