“Total penerimaan daerah harus dikalkulasi ulang dari kesepakatan KUA–PPAS yang sebelumnya Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun,” jelas Giaz di Gedung B DPRD Kaltim.
Pada sisi belanja, Fraksi PAN–NasDem menilai komposisi Belanja Operasi sebesar Rp8,16 triliun dan Belanja Transfer Rp5,89 triliun perlu mendapat perhatian serius agar tidak menggerus program-program prioritas publik.
Penurunan fiskal yang tajam ini bukan sekadar soal angka, tetapi juga sinyal perlunya strategi pembangunan yang lebih selektif, terukur, dan adaptif.
Fraksi PAN–NasDem menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah provinsi untuk menyusun skema prioritas yang baru.
“Pemprov Kaltim harus menata ulang prioritas pembangunan serta mencari alternatif pendanaan melalui kemitraan dengan sektor swasta, BUMD, maupun lembaga non-pemerintah,” tambahnya.
Mereka juga menyoroti kondisi infrastruktur dasar, terutama jalan-jalan penghubung kabupaten/kota yang masih memerlukan perbaikan besar.
.webp)
_-_2026-03-03T224544.277.webp)
.webp)
.webp)
