MEGAPOLITIK.COM - Pembahasan mengenai tata kerja penegakan etik kembali menguat setelah Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat khusus membahas arah penyempurnaan aturan internal. 

Dorongan penguatan ini muncul karena etika dianggap sebagai fondasi utama bagi para anggota dewan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. 

BK menilai standar penegakan etik harus diperbaiki agar proses pemeriksaan setiap aduan berjalan dengan tertib dan tidak menimbulkan penafsiran berbeda.

Isu tersebut mengemuka setelah BK melakukan kunjungan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. 

Dari pertemuan itu, BK melihat adanya perbedaan signifikan antara kewenangan yang dimiliki lembaga etik di tingkat pusat dan yang berlaku di daerah. 

Perbandingan itu memperjelas bahwa daerah memerlukan standar yang lebih kuat untuk memastikan mekanisme etik berjalan terukur. 

“Mereka di tingkat pusat punya mekanisme sanksi yang jauh lebih rinci,” jelas Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi.

Politisi PKS tersebut menekankan bahwa salah satu ketimpangan paling nyata terlihat pada jenis sanksi.