Praktik tersebut diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Penyadapan itu juga disebut tidak berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan.
Salah satu nomor yang menjadi sasaran diduga milik Prabowo.
Selain Presiden, pemantauan tersebut juga disebut menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Perkara ini kemudian menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Peristiwa tersebut diketahui seorang petugas yang kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan, polisi memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita 11 unit telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk.
Berbeda dengan kasus sebelumnya yang melibatkan rekaman percakapan bocor dan operasi intelijen asing, perkara Prabowo kini ditangani melalui proses pidana di Bareskrim Polri.
Hingga 6 November 2026, penyidik masih mendalami dugaan penyadapan tersebut, termasuk pihak-pihak yang terlibat dan tujuan pemantauan komunikasi. (daf/daf)





