Dukungan pemerintah daerah juga terbuka untuk dibicarakan.
Meski begitu, Desman menyebut dukungan tersebut harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah kabupaten dan pos anggaran atau nomenklatur yang tersedia pada organisasi perangkat daerah.
Artinya, menurut dia, program seperti JJH perlu memiliki ruang yang jelas apabila nantinya ingin mendapat dukungan pemerintah.
Tidak hanya dari sisi kegiatan, tetapi juga dari sisi pembinaan pasangan setelah mereka melewati proses taaruf.
Bagi Desman, mempertemukan dua orang hanyalah awal.
Ukuran keberhasilan program justru berada pada tahap berikutnya, ketika pasangan mulai menjalani kehidupan sebagai keluarga.
“Ini yang menjadi poin penting bahwa program yang dilaksanakan KUA Tenggarong tidak hanya mengantarkan saja, tetapi berharap juga hasilnya bisa langgeng dan untuk selamanya agar tidak terjadi perselisihan,” demikian pungkasnya. (adv)





