Syarifatul menyebutkan, kebutuhan infrastruktur sangat mendesak, tetapi proyek-proyek besar bisa menekan keuangan daerah.

Apalagi APBD Kutim tahun 2026 mengalami penurunan drastis dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2025 mencapai Rp9,8 triliun, tahun depan angkanya merosot menjadi Rp5,7 triliun.

Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk memperketat pengeluaran sekaligus membuka ruang kemitraan dengan sektor swasta.

Ia mencontohkan perusahaan tambang besar seperti KPC yang diharapkan tidak hanya menyalurkan CSR di sekitar wilayah operasi, tetapi juga membantu daerah lain yang sangat membutuhkan dukungan pembangunan.

Selain itu, ia meminta agar anggaran untuk kegiatan seremonial dipangkas, dan dialihkan ke belanja modal, terutama proyek infrastruktur yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Syarifatul juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian Jembatan Nibung, yang menjadi jalur penghubung strategis antara Kutim dan Berau. (adv)