MEGAPOLITIK.COM - Komisi IV DPRD Kaltim meminta agar pencairan bantuan Gratispol atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru PTS tahun 2025 segera dilakukan.

Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan dorongan itu setelah mengetahui bahwa pencairan bantuan pendidikan untuk PTS tertunda karena sejumlah kampus belum melengkapi berkas administrasi.

Sementara itu, bantuan UKT untuk mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) sudah lebih dulu dibayarkan pada Rabu pekan lalu.

Ia menegaskan bahwa PTS memiliki kontribusi besar dalam memperluas akses pendidikan tinggi, sehingga pencairan dana tidak semestinya berlarut-larut.

“Kami berharap PTS segera memperoleh dana Gratispol begitu seluruh dokumen administratif terpenuhi. Banyak mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah menempuh studi di kampus swasta, sehingga mereka juga harus merasakan manfaat program ini,” ujarnya, Rabu (13/11/2025).

Meski ada keterlambatan, Andi Satya tetap mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kaltim pada tahun pertama kepemimpinan Rudy–Seno yang dinilai menunjukkan perhatian serius pada sektor pendidikan.

Salah satu indikatornya adalah besarnya anggaran tahap awal program Gratispol.

“Hanya untuk tujuh PTN saja, nilainya sudah melampaui Rp44,15 miliar. Untuk tahun pertama, ini jumlah yang signifikan dan menunjukkan komitmen kuat Pemprov Kaltim terhadap pendidikan,” katanya.

Politikus Golkar itu menyebut investasi pemerintah di bidang pendidikan sebagai langkah strategis untuk menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

“Jika ingin mengurangi angka kemiskinan, mulailah dari peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan yang baik membuka peluang, mendorong kemandirian, dan menghadirkan masa depan lebih cerah,” tambahnya.

Ia memastikan Komisi IV akan terus mengawal pengelolaan bantuan Gratispol agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sehingga benar-benar membantu meringankan beban UKT mahasiswa.

“Kami percaya, melalui sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh perguruan tinggi, kualitas SDM Kaltim akan semakin meningkat,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, Dasmiah, membenarkan bahwa pencairan Gratispol untuk tujuh PTN telah tuntas dilakukan.

“Benar, semuanya sudah dicairkan kemarin,” katanya pada Jumat (14/11).

Ia merinci bahwa anggaran Rp44,15 miliar itu disalurkan untuk 9.563 mahasiswa dari tujuh PTN di Kaltim.

Adapun pencairan untuk PTS sebenarnya dijadwalkan mulai Jumat (14/11), namun tertunda akibat kendala administrasi.

“Seharusnya sudah mulai hari ini, tetapi ada 10 PTS yang rekening kampusnya tidak aktif,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah masih melakukan pendataan dan koordinasi lanjutan agar seluruh PTS segera memenuhi persyaratan, sehingga pencairan dapat dilakukan tanpa hambatan.

“Ini menjadi catatan kami,” singkatnya. (adv)