Pernyataan tersebut menandakan bahwa bantuan yang sifatnya tidak permanen dan tidak melekat pada jabatan masih dapat diatur melalui kebijakan daerah.
Salah satu contohnya adalah honorarium kegiatan, yang dianggap tidak melanggar aturan dan tetap memberi manfaat nyata.
Pemprov Kaltim sendiri telah menerapkan pola serupa melalui program Jospol, program prioritas Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Insentif dalam program tersebut diberikan kepada seluruh guru tanpa membedakan asal sekolah, baik negeri, swasta, maupun madrasah.
Guru madrasah dan guru agama Islam termasuk di dalamnya.
Namun, menurut Darlis, masih ada unsur pendidikan yang belum tersentuh programmyakni para pengawas madrasah.





