MEGAPOLITIK.COM - Penataan kawasan sungai di Samarinda dinilai perlu menjadi bagian penting dari upaya mengatasi persoalan banjir dan lingkungan kumuh.
DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah daerah memperhatikan keberadaan rumah warga yang berdiri di sepanjang sempadan sungai, sekaligus mencegah munculnya bangunan baru yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Jasno, menyebut persoalan permukiman di tepi sungai masih ditemukan di berbagai wilayah.
Kondisi tersebut tidak hanya terlihat di kawasan perkotaan, seperti Sungai Karang Mumus, Karang Asam, dan Teluk Lerong, tetapi juga menjangkau wilayah pinggiran, termasuk Palaran dan Loa Janan.
Menurutnya, kepadatan bangunan di sisi sungai dapat menjadi tantangan dalam menjaga fungsi aliran air. Pemerintah perlu mengambil langkah terencana agar penataan lingkungan berjalan seiring dengan upaya mempertahankan fungsi sungai, terutama dalam menghadapi potensi banjir.
“Keberadaan rumah warga di atas sempadan sungai terjadi juga bahkan di daerah Palaran, sungai-sungai di sana, kiri dan kanan banyak dihuni pemukiman,” katanya.
Jasno menilai pembiaran terhadap pembangunan di kawasan tersebut berisiko memperluas persoalan tata ruang.
Apabila tidak ada pengawasan dan penegakan aturan, warga lain bisa terdorong mendirikan bangunan di lokasi serupa.
Akibatnya, penataan kawasan sungai akan semakin sulit dilakukan ketika jumlah permukiman terus bertambah.





