Menurutnya, kebutuhan semacam itu semestinya segera dipenuhi agar keterbatasan sarana tidak menghambat penanganan kebakaran.
Selain mendorong percepatan penggunaan anggaran di tingkat daerah, DPRD Samarinda juga telah menyampaikan persoalan tersebut kepada anggota DPR RI di Jakarta.
Langkah itu dilakukan untuk mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap kebakaran yang semakin meluas dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
Rohim berharap Pemkot Samarinda segera memperkuat penanganan Karhutla melalui pemenuhan fasilitas dan perlindungan petugas.
Di saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan mempertimbangkan dukungan lebih luas melalui penetapan status bencana nasional.
“Kita berharap pemerintah daerah segera memperkuat penanganan di tingkat kota, dan meminta pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan Karhutla sebagai bencana nasional,” pungkasnya.
Abdul Rohim berharap Pemkot Samarinda memperkuat penanganan Karhutla dan pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan status bencana nasional. (adv)





