Prosedur yang mengharuskan pencabutan berkas dari daerah asal membuat sebagian masyarakat memilih menunda bahkan tidak mengurus perpindahan identitas kependudukan.
"Pendatang itu sering mengeluh karena administrasinya banyak tahapannya. Akhirnya mereka malas mengurus. Kalau nanti sistemnya lebih mudah dan bisa dilakukan secara online, saya yakin akan lebih banyak warga yang ber-KTP Samarinda," jelasnya.
Menurut Helmi, upaya Disdukcapil memperluas implementasi IKD layak mendapat dukungan karena dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya edukasi yang lebih masif agar masyarakat memahami manfaat serta mekanisme penggunaan identitas kependudukan digital.
"Tentu kami mendukung. Tinggal bagaimana sosialisasinya diperkuat. Selama ini orang pindah domisili harus cabut berkas dari daerah asal, sementara banyak yang tidak mau repot. Kalau dipermudah, saya kira jumlah penduduk administrasi Samarinda juga akan meningkat," jelasnya.
Helmi menegaskan DPRD mendukung perluasan penerapan IKD, dengan catatan sosialisasi kepada masyarakat diperkuat agar kemudahan layanan dapat mendorong lebih banyak warga mengalihkan administrasi kependudukannya ke Samarinda. (adv/daf)





