MEGAPOLITIK.COM -  Upaya Pemerintah Kota Samarinda menerapkan sistem parkir elektronik dinilai tidak cukup hanya mengandalkan perangkat dan teknologi digital.

Kesiapan sumber daya manusia (SDM), khususnya masyarakat lokal yang selama ini terlibat di sektor perparkiran, disebut menjadi faktor penting agar program tersebut berjalan efektif dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, yang menekankan bahwa transformasi sistem parkir harus dibarengi peningkatan kapasitas masyarakat agar tidak tertinggal dalam perubahan menuju layanan berbasis digital.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan para pelaku parkir memahami cara kerja sistem baru sehingga implementasi di lapangan dapat berlangsung optimal.

DPRD Dorong Masyarakat Lokal Dilibatkan dalam Sistem Parkir Digital

Celni mengatakan digitalisasi perparkiran tidak boleh menghilangkan ruang kerja bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal agar mampu beradaptasi dan terlibat dalam pengelolaan sistem parkir elektronik.

“SDM-nya harus bisa dan siap menggunakan sistem digitalisasi yang ada,” ujarnya.

Ia menilai pelatihan menjadi kebutuhan karena kemampuan pengelolaan parkir berbasis teknologi di daerah masih perlu diperkuat.

“Beberapa yang kerja sama dengan kita dalam segi per parkiran masih kurang,” katanya.

Tak Hanya Operasikan Sistem, SDM Juga Harus Paham Tata Kelola

Menurut Celni, peningkatan kapasitas tidak cukup hanya mengajarkan penggunaan mesin atau aplikasi parkir.

Pelatihan juga perlu mencakup pemahaman mengenai tata kelola perparkiran, pelayanan kepada masyarakat, hingga regulasi yang berkaitan dengan retribusi daerah.

Dengan pendekatan tersebut, masyarakat lokal tidak hanya menjadi pengguna sistem, tetapi juga dapat berperan sebagai bagian dari pengelolaan parkir yang lebih profesional.

Sistem Elektronik Dinilai Bisa Tekan Kebocoran PAD dan Parkir Liar

DPRD juga menilai penguatan SDM menjadi bagian penting dalam memperbaiki penerimaan daerah dari sektor perparkiran.

Selama ini, praktik parkir liar disebut masih menjadi salah satu penyebab potensi pendapatan daerah belum tergarap secara maksimal.

Melalui penerapan sistem elektronik yang didukung tenaga kerja terlatih, pemerintah dinilai memiliki peluang lebih besar menciptakan tata kelola yang transparan sekaligus menekan kebocoran penerimaan.

“Ini bertujuan mencegah kebocoran per parkiran yang ada. Kita harus melatih masyarakat lokal sekitar untuk direkrut,” ujar Celni.

Ia menambahkan, pelibatan masyarakat sekitar dapat memberi dampak ekonomi sekaligus memperkuat pengawasan di lapangan.

“Kita selama ini banyak bocor PAD karena banyak parkir liar yang tidak menyumbang PAD,” katanya.

Pemerintah Diminta Dampingi Transformasi dari Awal hingga Pelaksanaan

Lebih lanjut, Celni mengingatkan agar Dinas Perhubungan tidak hanya berfokus pada pemasangan perangkat elektronik dan target pendapatan.

Pemerintah dinilai perlu hadir secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelatihan, hingga pendampingan bagi para pelaku parkir yang sudah terdaftar di instansi terkait.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar perubahan menuju sistem digital berjalan lebih inklusif dan tidak meninggalkan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

“Jangan sampai mereka tersingkir karena tidak paham teknologi,” pungkasnya. (adv)