Selain mengatur pergerakan kendaraan berat, pemerintah juga perlu membenahi sistem drainase supaya aliran air berjalan dengan baik dan tidak memicu genangan yang dapat memperburuk kondisi jalan.
Di sisi lain, perubahan fungsi lahan untuk pembangunan perumahan juga menjadi persoalan yang perlu diawasi.
Pembukaan kawasan permukiman tanpa perencanaan yang matang berisiko mengurangi area resapan air. Dampaknya, air hujan lebih mudah menggenang dan berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan di kawasan sekitarnya.
Deni mengingatkan agar seluruh pembangunan mengikuti ketentuan tata ruang yang berlaku.
Sebelum proyek dimulai, pengembang harus memastikan lokasi yang dipilih sesuai dengan peruntukannya serta memperhitungkan dampak terhadap lingkungan dan potensi bencana.
“Kawasan resapan air yang menjadi zona merah tidak boleh dibangun,” tegas Deni.
Ia meminta pemerintah mengambil tindakan terhadap pengembang yang tidak mematuhi aturan zonasi.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk mempertahankan fungsi kawasan resapan air sekaligus mencegah pembangunan yang dapat meningkatkan risiko genangan di kemudian hari.
Selain persoalan tata ruang, kewajiban pengembang dalam menyediakan fasilitas pendukung perumahan juga menjadi perhatian DPRD. Setiap pembangunan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, termasuk ketersediaan fasilitas umum, Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta lahan pemakaman umum sesuai ketentuan yang berlaku.
Deni berpandangan, pembangunan perumahan tidak semestinya hanya berorientasi pada penambahan jumlah unit rumah. Ketersediaan fasilitas publik dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian dari perencanaan agar kawasan yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan penghuninya.
Kebutuhan lahan pemakaman umum di Samarinda juga menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memastikan kewajiban pengembang dilaksanakan.





