Keadaan tersebut juga dapat merugikan pengusaha yang telah mengikuti prosedur resmi.
“Pengusaha yang taat aturan jangan sampai dirugikan oleh reklame ilegal yang tidak memenuhi kewajiban, tetapi tetap dibiarkan berdiri,” ujarnya.
Untuk memperbaiki tata kelola, proses perizinan diharapkan lebih transparan, mudah dipahami, dan efisien.
Pemanfaatan layanan digital dapat menjadi pilihan agar pelaku usaha memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan, biaya, serta tahapan pengurusan izin, tanpa mengurangi ketegasan pengawasan.
Adnan menargetkan pembahasan Raperda tersebut dapat rampung dalam satu hingga dua bulan mendatang.
Komisi I bersama Pansus I masih mengumpulkan masukan dari Himpunan Pengusaha Konstruksi Reklame (HPKR) Samarinda dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Pelibatan berbagai pihak dinilai diperlukan agar regulasi yang disusun mampu mengakomodasi kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Setelah aturan ditetapkan, Pemkot Samarinda juga didorong mendata kembali seluruh reklame di tujuh kecamatan untuk memeriksa status izin dan kondisi konstruksinya.
Pendataan tersebut dapat digunakan untuk menentukan reklame yang harus melengkapi perizinan, memperbaiki bangunan, atau ditertibkan karena melanggar ketentuan.
“Kami ingin aturan ini menjadi solusi bagi semua pihak. Kota lebih tertib, masyarakat aman, pengusaha mendapat kepastian, dan PAD Samarinda bisa meningkat,” pungkasnya. (adv)





