MEGAPOLITIK.COM - Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Samarinda kembali menjadi perhatian Komisi II DPRD Kota Samarinda.
Kondisi tersebut dinilai perlu ditangani secara menyeluruh, terutama dengan menelusuri dugaan penyimpangan distribusi dan memperkuat pengawasan agar bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat diterima masyarakat yang berhak.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyambut upaya Pertamina Patra Niaga bersama Hiswana Migas yang mulai menerapkan layanan SPBU selama 24 jam di beberapa lokasi.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh BBM di tengah antrean yang terjadi. Namun, penambahan jam pelayanan dinilai belum cukup apabila akar persoalan distribusi belum ditangani secara serius.
"Masalah utamanya ada di pengawasan lapangan dan kebocoran distribusi," kata Iswandi.
Ia berpandangan, persoalan antrean tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya pasokan.
Penyaluran yang tidak tepat sasaran juga berpotensi membuat BBM subsidi sulit diperoleh masyarakat, meskipun pemerintah telah menetapkan kuota untuk memenuhi kebutuhan daerah. Karena itu, pengawasan terhadap proses distribusi hingga di tingkat SPBU perlu menjadi perhatian utama.
Iswandi menyoroti dugaan aktivitas pengetap yang membeli BBM bersubsidi untuk kemudian menjualnya kembali kepada sektor industri dengan harga lebih tinggi.
Praktik semacam ini, apabila terbukti terjadi, dapat mengurangi jatah BBM yang seharusnya digunakan oleh masyarakat sesuai peruntukannya.
Selain dugaan penyimpangan distribusi secara langsung, ia turut mengungkap persoalan penggunaan sistem digitalisasi pembelian BBM melalui Fuel Card atau barcode.





