Namun, langkah tersebut perlu disertai penataan fasilitas logistik agar kendaraan tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat menunggu.
“Penertiban penting untuk jangka pendek. Namun, solusi permanennya adalah menata lokasi pergudangan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa merusak infrastruktur,” sebut Deni.
Deni turut menyoroti jalur di kawasan Lok Bahu yang menghubungkan Samarinda dengan Jongkang hingga Tenggarong.
Kondisi jalan yang relatif sempit dan berkelok membutuhkan perhatian karena dilalui kendaraan kontainer.
Jika tidak ditangani, kerusakan jalan dan kepadatan lalu lintas berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor.
Untuk membahas persoalan tersebut, Komisi III DPRD Samarinda berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda.
“Kami akan mengundang instansi terkait untuk duduk bersama mencari solusi. Penanganan persoalan ini harus dilakukan secara terpadu, bukan saling melempar tanggung jawab,” terangnya.
Melalui koordinasi lintas instansi, DPRD berharap penanganan Jalan Ir Sutami mencakup perbaikan infrastruktur, pengawasan kendaraan berat, penyediaan lahan parkir, dan evaluasi lokasi pergudangan.
Dengan demikian, distribusi logistik dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat dan ketahanan jalan. (adv)





