MEGAPOLITIK.COM - Penataan jalan di sekitar Pasar Pagi, Samarinda, menuai keberatan dari warga dan pedagang. Selain khawatir toko terendam akibat peninggian jalan sekitar 50 sentimeter, mereka menilai rencana pemasangan pagar dan taman berpotensi menghambat akses kendaraan pengangkut barang hingga mobil pemadam kebakaran.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi I DPRD Samarinda yang melakukan inspeksi mendadak di Jalan Mas Tumenggung Nomor 27, Jumat (23/10/2026).
Peninjauan dipimpin Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda.
Di lokasi, Ahmad mempertanyakan dasar pelaksanaan pembangunan, status kepemilikan lahan, serta keterkaitan pekerjaan tersebut dengan proyek Pasar Pagi. Ia menilai sejumlah persoalan perlu diperjelas sebelum penataan dilanjutkan.
“Hari ini kita turun ke lapangan, sidak. Persoalannya terkait pembangunan jalan yang ada di sekitar kawasan Pasar Pagi ini. Menurut saya ini tidak sesuai aturan yang ada,” kata Ahmad.
Menurut dia, pelaksana pekerjaan belum mengetahui secara jelas kepemilikan lahan. Pembangunan jalan tersebut juga disebut tidak termasuk dalam satu paket pekerjaan dengan Pasar Pagi.
“Pertama, mereka tidak mengetahui ini lahan milik siapa. Kedua, ini tidak sepaket dengan Pasar Pagi. Nah, Pasar Pagi itu sendiri karena itu HGB, jadi akses jalan ini dibikin sendiri dalam rangka keperluan untuk warga menyeberang,” jelasnya.
DPRD Samarinda Khawatir Akses Pedagang Terhambat
Ahmad menyoroti rencana pembangunan pagar di kedua sisi jalan, taman, serta fasilitas pelengkap lainnya. Menurut dia, penataan tersebut berpotensi mengurangi akses kendaraan menuju toko-toko di sekitar kawasan.
Padahal, pedagang membutuhkan akses untuk menerima pasokan barang. Jalur yang dapat dilalui kendaraan darurat juga harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan.
“Kalau ada kebakaran, mobil tidak bisa masuk. Termasuk pedagang di sini, kalau mau masuk mobil angkut barangnya, tidak bisa,” ujarnya.
Kekhawatiran lain muncul akibat permukaan jalan yang telah ditinggikan sekitar setengah meter. Warga khawatir perubahan elevasi tersebut membuat air lebih mudah masuk ke toko ketika hujan deras dan banjir.
Ahmad mengatakan warga masih dapat menerima kondisi jalan yang sudah terbangun, meski dengan keberatan. Namun, mereka meminta pekerjaan tidak dilanjutkan dengan pemasangan pagar, taman, maupun fasilitas yang berpotensi menghalangi akses.
“Kalau jalan polos, mereka setuju, walaupun sudah ditinggikan kurang lebih setengah meter. Kalau banjir, warga pemilik toko yang kena,” paparnya.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan kota tidak cukup hanya mempertimbangkan estetika. Pemerintah juga harus memastikan perubahan infrastruktur tidak merugikan warga yang tinggal dan mencari nafkah di sekitarnya.
“Program pemerintah harusnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan malah mempersusah rakyat di sekitar sini,” tegas Ahmad.





