MEGAPOLITIK.COM - Rencana penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bawah pemerintah pusat mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda.
Perubahan status dari pegawai daerah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dinilai harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, meminta pemerintah memperjelas dampak kebijakan tersebut terhadap pemerintah daerah.
Ia menilai perubahan status kepegawaian guru berkaitan erat dengan pembagian tugas antara pusat dan daerah dalam mengelola tenaga pendidik.
“Kita lihat dulu implikasinya,” terangnya.
Selama ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyesuaikan kebutuhan guru dengan kondisi sekolah di wilayahnya.
Kewenangan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pemenuhan tenaga pendidik, penempatan hingga pembinaan dan evaluasi kinerja.
DPRD Soroti Potensi Tumpang Tindih
Perubahan kewenangan dapat terjadi apabila guru PPPK nantinya sepenuhnya berada di bawah pemerintah pusat.
Kondisi itu menurut Ismail perlu diantisipasi supaya tidak muncul ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan guru di daerah.





