DPRD masih menunggu aturan resmi sekaligus penjelasan lebih rinci dari pemerintah pusat mengenai teknis pengalihan status guru PPPK.
Komisi IV Siapkan Pembahasan Bersama
Langkah berikutnya yang direncanakan Komisi IV ialah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
Forum tersebut akan digunakan untuk melihat kemungkinan konsekuensi kebijakan terhadap sistem pendidikan di daerah.
Kesiapan pemerintah daerah dinilai penting apabila pengalihan status tersebut nantinya benar-benar diberlakukan.
Berbagai kemungkinan perlu dipetakan sejak awal agar pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan daerah dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kalau kebijakannya berdampak ke daerah, pasti kita sesuaikan,” jelasnya.
Ismail menegaskan DPRD Samarinda akan menyesuaikan kebijakan daerah apabila pengalihan status guru PPPK berdampak pada daerah. (adv)





