“Efisiensi dari pemerintah sendiri menjadi salah satu penyebabnya. Banyak kegiatan yang sifatnya seremonial untuk sementara ditiadakan,” jelasnya.
Ia berpandangan, kondisi industri perhotelan juga berkaitan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kegiatan.
Keterbatasan anggaran membuat peluang penyelenggaraan acara yang melibatkan fasilitas hotel menjadi lebih sedikit.
Atas kondisi tersebut, Helmi berharap pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan penyaluran dana transfer ke daerah.
Menurutnya, dukungan fiskal yang memadai diperlukan agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan program maupun kegiatan yang telah direncanakan.
Jika kapasitas anggaran daerah membaik, pelaksanaan kegiatan pemerintahan berpotensi kembali meningkat.
Situasi itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi dan memberikan dampak terhadap sektor usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara, termasuk perhotelan.





