Badan ini menjadi tempat debat, pembuatan resolusi, evaluasi situasi HAM di berbagai negara, serta penyusunan rekomendasi kepada negara anggota PBB. 

Posisi Presiden Dewan HAM PBB bukan sekadar jabatan simbolis, tetapi memiliki peran sentral dalam menentukan ritme kerja, agenda prioritas, serta hubungan diplomatik dalam isu-isu hak asasi manusia global.

Manfaat Politik dan Diplomatik bagi Indonesia

Terpilihnya Indonesia jadi Presiden Dewan HAM PBB secara signifikan meningkatkan prestise dan posisi tawar diplomasi negara di panggung internasional. 

Posisi ini menunjukkan bahwa komunitas internasional melihat Indonesia sebagai aktor yang kredibel dan dipercaya dalam memimpin diskursus global soal HAM, membuka peluang untuk pengakuan lebih luas terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang inklusif dan berdialog. 

Menurut anggota Komisi XIII DPR RI, pencapaian ini bukan sekadar prestise, tetapi juga menjadi momentum untuk percepatan reformasi HAM di dalam negeri dan memperkuat komitmen Indonesia terhadap standar HAM internasional. 

Peran ini menjadi alat diplomasi strategis untuk menjembatani kepentingan negara berkembang di Dewan HAM PBB dan memperluas kerja sama multilateral dalam isu-isu HAM yang kompleks.