Apabila unsur pasal yang didakwakan terbukti, majelis hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dapat diputus bebas atau lepas sesuai dasar hukum dan pertimbangan putusan.
Pada sidang perdana September 2026, Roy Suryo juga menyatakan tidak bersedia menempuh penyelesaian melalui mekanisme restorative justice.
Ia menolak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya.
Perkara tersebut kemudian berlanjut ke tahap pemeriksaan di persidangan.
Pada 5 November 2026, Jokowi hadir sebagai saksi dan memperlihatkan ijazah asli miliknya di hadapan majelis hakim.
Roy Suryo menyatakan menolak keterangan Jokowi dan meminta agar barang bukti ijazah kembali diperiksa melalui pengujian independen.
Permintaan tersebut menjadi bagian dari proses persidangan yang masih berlangsung.
Dengan demikian, ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar merupakan ancaman pidana berdasarkan salah satu pasal yang diberitakan dalam dakwaan, bukan putusan terhadap Roy Suryo.
Penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa tetap menjadi kewenangan majelis hakim setelah seluruh proses pembuktian selesai.(jay/pra)





