MEGAPOLITIK.COM -  Penanganan HIV/AIDS di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mendapat perhatian serius.

Setelah Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) resmi dihapuskan, DPRD Kaltim melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bergerak untuk mencari model regulasi dan strategi penanganan yang efektif.

Rabu (10/12/2025), rombongan Bapemperda Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Yogyakarta untuk mempelajari praktik terbaik yang telah diterapkan di kota pelajar tersebut.

Rombongan dipimpin langsung Ketua Bapemperda Kaltim, Baharuddin Demmu, didampingi anggota Bapemperda Akhmed Reza Fachlevi dan Hartono Basuki.

Dalam kunjungan tersebut, mereka bertemu dengan Kepala Bagian PPHP Sekretariat DPRD Yogyakarta, Rio Kamal S, untuk mendalami strategi lintas sektor yang berhasil menekan angka kasus HIV/AIDS di Yogyakarta.

Menurut Demmu, kunjungan ini sangat penting karena penanganan HIV/AIDS kini harus mengandalkan kolaborasi lintas sektor.

“Semua pihak mesti terlibat, dari Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, KKP, hingga lembaga lain yang beririsan. Kita ingin memastikan program pencegahan tetap berjalan meski struktur lembaga berubah,” ujarnya.

Salah satu strategi yang dipelajari adalah screening massal di kampus-kampus besar.

Yogyakarta menempatkan mahasiswa sebagai target utama karena sebagian besar kasus baru ditemukan di kelompok usia produktif.

Rombongan Bapemperda mendapat penjelasan rinci mengenai cara mengintegrasikan program ini dengan regulasi lokal, termasuk mekanisme koordinasi antarinstansi dan pemanfaatan sumber daya daerah.

Demmu menegaskan, keberhasilan program pencegahan HIV/AIDS tidak hanya bergantung pada strategi yang diterapkan, tetapi juga pada dukungan anggaran yang memadai.

“Perlu ada alokasi dana formula yang jelas agar program pencegahan bisa berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Selain mempelajari strategi teknis, kunjungan ini juga diharapkan menjadi dasar penyusunan regulasi baru di Kaltim.

Praktik baik dari Yogyakarta akan dijadikan referensi untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menetapkan target pencegahan yang terukur, dan memastikan implementasi program tepat sasaran.

Dengan langkah ini, DPRD Kaltim berkomitmen untuk memperkuat strategi penanggulangan HIV/AIDS melalui regulasi dan program yang efektif, sekaligus menjaga agar masyarakat, terutama generasi muda, mendapatkan perlindungan maksimal dari risiko infeksi. (adv)