Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Rahmat Pulungan, melansir dari sumber yang sama, menyebut Pilkada lewat DPRD bukan solusi atas mahalnya ongkos politik.

Ia menilai hak rakyat memilih pemimpin daerah tidak boleh dicabut dengan dalih efisiensi.

Menurut Rahmat, persoalan utama justru terletak pada birokrasi dan elite politik, bukan pada partisipasi rakyat. Solusi yang diperlukan adalah desain pemilu yang lebih sederhana dan efisien, bukan penghapusan Pilkada langsung.

Gerindra: Perlu Keberanian Ubah Sistem

Di sisi lain, Partai Gerindra secara terbuka mendukung wacana kepala daerah dipilih DPRD.

Dilansir dari Tempo, Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi menyatakan, kajian internal partainya telah lama mengusulkan perubahan sistem Pilkada.

Gerindra menilai sistem Pilkada langsung memiliki banyak dampak negatif, terutama biaya politik yang tinggi, baik bagi calon kepala daerah maupun negara. Karena itu, perubahan mekanisme dinilai perlu dipertimbangkan secara serius.

Golkar Masih Mengkaji, Tekankan Evaluasi Demokrasi

Sementara itu, Partai Golkar belum mengambil sikap tegas.

Sejumlah elite Golkar menilai evaluasi sistem Pilkada memang perlu dilakukan, terutama terkait maraknya politik uang, politik dinasti, dan polarisasi di masyarakat.

Namun, Golkar mengakui bahwa pencabutan hak rakyat memilih langsung kepala daerah berpotensi menimbulkan resistensi publik.