Pola yang sering ditemukan dalam kasus-kasus ini meliputi penerimaan suap dari kontraktor swasta, pemerasan dalam kedok jual beli jabatan di lingkungan kepegawaian, hingga manipulasi perizinan sektor sumber daya alam seperti pertambangan dan kehutanan.
Fenomena ini juga erat kaitannya dengan biaya politik yang sangat tinggi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sehingga memicu terpilihnya pejabat untuk mencari keuntungan instan guna mengembalikan modal kampanye mereka.
DIlansir dari prabowosubianto.com, dalam buku ini Presiden Prabowo menyebut jika penyebabnya antara lain adalah minimnya pengawasan dari media dan masyarakat pada pemerintajh daerah yang memungkinkan terjadinya korupsi berjamaah dan oligarki dapat menjamur di beberapa daerah.
- Buku Paradoks Indonesia dan Solusinya: 6,4 Juta Motor dan 1 Juta Mobil Dibeli pada 2019, Tak Ada Mobil Milik Perusahaan Nasional
- Buku Paradoks Indonesia dan Solusinya Karya Presiden Prabowo Subianto Sebut Kekayaan Indonesia “Tidak Tinggal di Indonesia”, Berikut Faktanya
- Survei IPO Ungkap Perbedaan Kepuasan terhadap Prabowo dan Gibran, Angkanya Terpaut Jauh
Daftar Lengkap 22 Gubernur yang Pernah Ditahan akibat Korupsi
- Abdullah Puteh (Gubernur Aceh) – Ditahan pada tahun 2004 atas kasus korupsi pengadaan helikopter jenis Mi-2 untuk operasional pemerintah daerah.
- Sjachriel Darham (Gubernur Kalimantan Selatan) – Ditahan pada tahun 2006 terkait kasus perlindungan dana taktis operasional gubernur.
- Suwarna Abdul Fatah (Gubernur Kalimantan Timur) – Ditahan pada tahun 2006 dalam kasus pelepasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.
- Saleh Djasit (Gubernur Riau) – Ditahan pada tahun 2008 atas kasus korupsi pengadaan armada mobil pemadam kebakaran di Provinsi Riau.
- Danny Setiawan (Gubernur Jawa Barat) – Ditahan pada tahun 2008 terkait kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan alat berat.
- Syahrial Oesman (Gubernur Sumatera Selatan) – Ditahan pada tahun 2009 atas kasus suap alih fungsi hutan lindung menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api.
- Lalu Serinata (Gubernur Nusa Tenggara Barat) – Ditahan pada tahun 2009 terkait kasus korupsi dana APBD Kabupaten Lombok Barat.
- Ismeth Abdullah (Gubernur Kepulauan Riau) – Ditahan pada tahun 2010 atas kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di wilayah Otorita Batam.
- Syamsul Arifin (Gubernur Sumatera Utara) – Ditahan pada tahun 2010 atas kasus korupsi korupsi daerah APBD Kabupaten Langkat.
- Rusli Zainal (Gubernur Riau) – Ditahan pada tahun 2013 terkait kasus suap proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau dan izin usaha kehutanan.
- Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten) – Ditahan pada tahun 2013 atas kasus suap penyelesaian Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi serta korupsi alat kesehatan.
- Annas Maamun (Gubernur Riau) – Ditahan pada tahun 2014 atas kasus suap alih fungsi lahan hutan di Provinsi Riau dan suap pengesahan RAPBD.
- Barnabas Suebu (Gubernur Papua) – Ditahan pada tahun 2015 terkait kasus korupsi proyek desain perencanaan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Sungai Mamberamo.
- Gatot Pujo Nugroho (Gubernur Sumatera Utara) – Ditahan pada tahun 2015 atas rentetan kasus suap hakim PTUN Medan, suap interpelasi DPRD, dan korupsi dana bansos.
- Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara) – Ditahan pada tahun 2017 terkait kasus yang dikuasakan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Ridwan Mukti (Gubernur Bengkulu) – Ditahan pada tahun 2017 setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait suap proyek pembangunan jalan di Bengkulu.
- Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh) – Ditahan pada tahun 2018 atas kasus suap terkait pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
- Nurdin Basirun (Gubernur Kepulauan Riau) – Ditahan pada tahun 2019 atas kasus suap izin reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau.
- Zumi Zola (Gubernur Jambi) – Ditahan pada tahun 2018 atas kasus penerimaan gratifikasi berbagai proyek di Jambi dan suap "ketok palu" pengesahan RAPBD.
- Nurdin Abdullah (Gubernur Sulawesi Selatan) – Ditahan pada tahun 2021 terkait kasus penerimaan suap dan gratifikasi pengadaan proyek infrastruktur jalan.
- Alex Noerdin (Gubernur Sumatera Selatan) – Ditahan pada tahun 2021 atas kasus korupsi pembelian gas bumi oleh PDPDE Sumsel dan dana hibah Masjid Sriwijaya.
- Lukas Enembe (Gubernur Papua) – Ditahan pada tahun 2023 atas kasus penerimaan suap dan gratifikasi dari sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua. (jay/pra)Baca juga:
- Buku Paradoks Indonesia dan Solusinya Karya Presiden Prabowo Subianto Sebut Kekayaan Indonesia “Tidak Tinggal di Indonesia”, Berikut Faktanya
- Buku Paradoks Indonesia dan Solusinya: 6,4 Juta Motor dan 1 Juta Mobil Dibeli pada 2019, Tak Ada Mobil Milik Perusahaan Nasional
- 61 Persen Responden Tak Puas dengan MBG, Seberapa Jauh Program Ini Dikenal Publik?





