Padahal, Ketua Komisi I memiliki peran strategis dalam tahapan uji kelayakan, pemeringkatan, hingga pemilihan komisioner.

“Waktu seleksi KPID ini, dari PKB tidak terwakilkan barangkali, sehingga teman-teman Komisi I melaksanakan pemilihan itu,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa meski koordinasi antara Komisi I dan pimpinan DPRD tetap berjalan, kondisi teknis di lapangan membuat keterwakilan fraksi tidak berlangsung secara ideal.

Sistem Skor Dinilai Berdampak pada Keterwakilan Fraksi

Lebih lanjut, Hamas menyebut bahwa mekanisme pemilihan di Komisi I menggunakan sistem penilaian dan skor.

Dengan demikian, ketidakhadiran salah satu unsur pimpinan komisi secara langsung memengaruhi representasi fraksi dalam pengambilan keputusan.

“Ada koordinasi, cuma pemilihan ini kan ada skor. Keterwakilan dari PKB mungkin belum merasa terwakilkan karena yang seharusnya ketuanya hadir tidak ikut selama pemilihan,” jelasnya.

Persoalan ini, kata Hamas, baru mencuat setelah hasil seleksi diumumkan dan PKB mempertanyakan keterlibatan mereka dalam proses finalisasi.

Hamas menepis anggapan bahwa polemik ini muncul akibat kurangnya transparansi.

Ia memastikan seluruh tahapan seleksi, mulai dari tes Computer Assisted Test (CAT), psikotes, hingga wawancara, telah berjalan sesuai mekanisme dan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Diskominfo.