DPRD Gowa membentuk panitia khusus untuk membahas sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran etik atau tindakan tercela, dugaan penyimpangan pengadaan seragam sekolah, serta pencabutan bantuan beasiswa doktoral.
Pada 12 Agustus 2026, DPRD Gowa menyetujui usulan pemberhentian melalui mekanisme hak menyatakan pendapat. Permohonan tersebut kemudian dibawa ke Mahkamah Agung untuk diproses sesuai mekanisme hukum.
Di luar proses politik tersebut, Husniah juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri pada September 2026 dalam perkara dugaan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pengurusan perizinan.
Status tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan.
Pada 1 Oktober 2026, MA mengabulkan permohonan DPRD Gowa terkait usulan pemberhentian tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemudian menandatangani surat keputusan pemberhentian Husniah pada 14 Oktober 2026. Informasi itu disampaikan kepada publik sehari kemudian.
Wakil Bupati Darmawangsyah Muin selanjutnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Gowa untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan daerah.
Dengan keputusan tersebut, perjalanan Husniah Talenrang sebagai kepala daerah berakhir sebelum masa jabatan 2025–2030 selesai.
Kariernya yang berawal dari politik legislatif dan berlanjut ke kursi bupati kini menjadi bagian dari dinamika politik dan pemerintahan Kabupaten Gowa. (sal/sal)





