Polemik endorsement tersebut bermula dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai delapan paket pengadaan jasa influencer di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan KKP.
Pengadaan itu melibatkan PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia dengan nilai total sekitar Rp14,7 miliar.
ICW menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi diketahui merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepatutan kerja sama antara perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat publik dan lembaga pemerintah, terutama ketika pejabat bersangkutan memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan penyedia jasa.
Menanggapi persoalan itu, RANS sebelumnya menyatakan nilai pengadaan berasal dari empat kampanye promosi, bukan semata-mata biaya untuk mengunggah konten.
Perusahaan juga menyebut proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme resmi.
Sementara itu, KKP menyatakan kerja sama tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan kementerian.
KPK juga menyampaikan akan mendalami temuan yang disampaikan ICW.
Di akhir pernyataannya, Raffi berterima kasih atas kritik dan masukan masyarakat. Ia menilai kritik merupakan bagian dari demokrasi dan menyadari bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui pernyataan atau permintaan maaf.
Menurutnya, kepercayaan harus dibuktikan melalui keputusan, tindakan, dan konsistensi. (sal/sal)
- Survei IPO: Andi Amran Sulaiman Tercatat 33,0% sebagai Menteri Bekerja Paling Baik, Ini Profil Menteri Pertanian
- Bahlil Rombak Posisi Strategis Kementerian ESDM, 11 Pejabat Dilantik November 2026, Ini Daftar Nama dan Jabatan Barunya
- Profil Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian yang Dicopot Prabowo saat Bertugas di Amerika Serikat





