Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kebutuhan selama masa tanggap darurat yang telah ditetapkan pemerintah.
Deni menilai persoalan dukungan anggaran perlu diperhatikan karena operasi di lapangan tidak hanya dikerjakan oleh unsur pemerintah.
Relawan dari berbagai pihak turut mengambil bagian dalam upaya pemadaman ketika kebakaran terjadi.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan keselamatan personel di lapangan menjadi perhatian.
DPRD ingin memastikan relawan maupun tim yang terlibat tidak menghadapi risiko tambahan akibat keterbatasan perlengkapan saat menjalankan tugas.
“Kita tidak ingin ada korban dari pihak penanganan. Maka kita ingin pastikan dengan BPBD, langkah langkah mereka apa dan penanganannya sejauh mana masa tanggap darurat bencana ini sampai kapan,” ucapnya.
Selain mengevaluasi penanganan Karhutla, DPRD juga tengah melanjutkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).





