Pihak Kementerian Luar Negeri dan Kemlu RI menyatakan bahwa Dewan HAM PBB akan fokus pada situasi HAM di Venezuela dalam konteks mekanisme HAM yang telah berjalan, seperti kajian situasi pelanggaran HAM dan upaya pemajuan serta perlindungan hak asasi manusia di negara tersebut. 

Pernyataan mengenai posisi Indonesia di tengah isu Venezuela ini menegaskan bahwa pembahasan akan dilakukan melalui mekanisme resmi Dewan untuk isu HAM, bukan dalam konteks konflik politik atau tindakan militer tertentu.

Namun, Indonesia menegaskan bahwa Dewan HAM PBB tidak akan merespons secara langsung perkembangan politik terkini yang berada di luar mekanisme formal Dewan HAM, termasuk tindakan militer atau persoalan geopolitik. 

Dewan hanya akan menindaklanjuti jika ada permintaan resmi dan relevan yang diajukan melalui prosedur resmi Dewan.

Hal ini mencerminkan posisi dan prosedural yang dipegang Presiden Dewan HAM PBB, di mana pembahasan isu dilakukan berdasar mandat dan mekanisme yang telah disepakati antar negara anggota. 

Jika situasi Venezuela dilihat sebagai pelanggaran HAM serius, Dewan memiliki ruang melalui sesi khusus, debat mendesak (urgent debate), atau permintaan penyelidikan faktual untuk menanganinya, tetapi agenda tersebut tetap harus melalui prosedur internal Dewan.

Jadi, posisi Indonesia di tengah isu Venezuela adalah membahas situasi HAM melalui mekanisme resmi Presiden Dewan HAM PBB, bukan menanggapi konflik politik atau militer secara langsung. (daf)